Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

Pemda DKI Jakarta Bantah Tudingan Sogok Rp 12 T kepada DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah melakukan percobaan suap dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015.TAPD itu beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan lainnya. Benarkah demikian?
0
The Jakarta Care @TheJakartaCare

Benarkah Sekda DKI Sogok DPRD Sampai Rp 12 Triliun? pic.twitter.com/7TEpvDshM0

10/02/2015 10:49:59 WIB
Expand pic
The Jakarta Care @TheJakartaCare

1. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah angkat bicara soal anggaran Rp12 triliun yang dituding jajaran DPRD DKI sebagai uang sogokan.

10/02/2015 10:50:27 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

2. Mantan Wali Kota Jakpus itu menjelaskan, anggaran tersebut masuk dalam kegiatan yg sudah masuk dalam sistem e-budgeting sejak jauh hari.

10/02/2015 10:50:55 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

3. Dan dirinya pun mengakui bahwa hal tersebut telah menyalahi aturan dalam penyusunan APBD.

10/02/2015 10:51:09 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

4. "Dari segi waktu kita sudah melanggar semuanya," kata Saefullah, di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2015).

10/02/2015 10:51:23 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

5. Namun, ia membantah tudingan DPRD yang menyebut bahwa dirinya mencoba menyogok Rp12 triliun, dengan tegas ia membantahnya.

10/02/2015 10:51:38 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

6. "Enggak benar itu gimana ceritanya berikan program, itu tak masuk logika. Sebab, kegiatan sudah disusun sejak jauh hari.

10/02/2015 10:51:54 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

7. Tiba-tiba ada Rp 12 triliun, gimana itu. Enggak ada," katanya. Dalam aturan pembentukan APBD, setelah pengesahan dalam paripurna,

10/02/2015 10:52:20 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

8. bdasarkan aturan tdk bs lg dibahas sd satuan 3 artinya di tingkat komisi. "km tdk berani mengubah program yang sudah masuk e-budgeting,"

10/02/2015 10:53:22 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

9. Kata Saefullah, bdasar surat edaran Mendagri Nomor 902/3224/SJ pada 24 Juli 2014 perihal tindak lanjut paska putusan Mahkamah Agung,

10/02/2015 10:53:53 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

10. untuk membatalkan kewenangan DPRD membahas APBD sampai satuan tiga.

10/02/2015 10:54:11 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

11. Surat itu jg myebut tdk mlkukan upaya pdekatan atau lobi kpd oknum DPRD dlm pyusunan anggaran. "Kami bpedoman kpd surat itu," terangnya.

10/02/2015 10:55:15 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

12. Saefullah menambahkan, Kemendagri menolak koreksi APBD karena empat hal. Pertama, kode rekening kegiatan belum lengkap.

10/02/2015 10:55:37 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

13. Kedua, Kementerian meminta surat edaran terkait penginputan Rencana Kerja Anggaran.

10/02/2015 10:55:57 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

14. Ketiga, mereka meminta rincian KUA-PPAS, dan keempat meminta rekomendasi penyertaan modal pemerintah.

10/02/2015 10:56:11 WIB
The Jakarta Care @TheJakartaCare

16. Bantahan Sekda Saefullah karena ada tudingan Pemprov DKI Coba Sogok Rp 12 Triliun - Kompas.com kom.ps/AFpiFc

10/02/2015 11:04:17 WIB

Comment