3
#99 @PartaiSocmed
Urusan dukung mendukung hendaknya ada batasnya. Janganlah sejarah bangsa dibengkokkan demi kepentingan sesaat
#99 @PartaiSocmed
Kultwit ini kami buat utk membongkar pembelokan sejarah oleh akun @kurawa yg menghina setiap tetes darah para pahlawan kita
#99 @PartaiSocmed
Tidak benar bangsa ini membeli kemerdekaannya. Ini fitnah luar biasa keji dari @kurawa ! pic.twitter.com/qrM0FQ7342
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Tidak benar pula kita bayar kemerdekaan 4,5 milyar gulden pada Belanda dan baru lunas tahun 2003 lalu pic.twitter.com/KxlDs2YDmW
Expand pic
#99 @PartaiSocmed
Berikut kami sampaikan versi yg benar. Jika berani kami tantang @kurawa berdebat dgn kami utk menguji kebenaran!
#99 @PartaiSocmed
Yang lunas tahun 2003 itu bukanlah pembayaran kemerdekaan sebesar 4,5 Milyar Gulden, tapi ganti rugi 600 juta Gulden.
#99 @PartaiSocmed
Beban ganti-rugi itu ditanggung Indonesia terkait keputusan Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan2 Belanda pada 1956
#99 @PartaiSocmed
Ketika itu semua jenis perusahaan Belanda, dari manufaktur sampai perkebunan tanpa kecuali, diambil alih menjadi milik Indonesia.
#99 @PartaiSocmed
Ini sebuah langkah politik Soekarno yang berani dan dalam sekejap memberi modal awal bagi republik yang baru lahir. Republik Indonesia.
#99 @PartaiSocmed
Apakah Indonesia memenuhi klaim ganti rugi Belanda sebesar 600 juta gulden itu? Tidak! Pemerintah Soekarno tidak menggubrisnya!
#99 @PartaiSocmed
Namun setelah pemerintah Soekarno jatuh, barulah pemerintah Belanda mengungkit2 kembali soal ganti rugi ini pd pemerintah Soeharto
#99 @PartaiSocmed
Dan pemerintah Soeharto yg sejak semula tunduk takluk pada barat itu pun dgn senang hati menyanggupi tuntutan Belanda itu
#99 @PartaiSocmed
Perjanjian sanggup membayar ganti rugi atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu diteken pada 1969 oleh Sultan HB II
#99 @PartaiSocmed
Nah, ganti rugi 600 juta gulden itulah yg baru lunas di tahun 2003 kemarin. Bukan yang 4,5 milyar gulden kata @kurawa itu
#99 @PartaiSocmed
Jadi sejak awal pemerintah Soekarno menolak bayar klaim ganti rugi itu. Tapi pemerintah Soeharto bersedia membayarnya
#99 @PartaiSocmed
Lalu bagaimana dgn yang 4,5 milyar gulden? Begini ceritanya. Simak ya supaya tidak mudah dibodohi akun sesat macam @kurawa itu
#99 @PartaiSocmed
Kultwit @kurawa itu bersumber pd tulisan Lambert Giebels di de Groene Amsterdammer pd Januari 2000 yg berjudul "De Indonesische Injectie"
#99 @PartaiSocmed
Kl tidak salah tulisan tersebut pernah dimuat di harian Kompas pada tahun yang sama
#99 @PartaiSocmed
Memang pada tulisan tersebut disebutkan bahwa "ganti rugi" 4,5 milyar gulden merupakan bagian dari Perjanjian Meja Bundar 1949
#99 @PartaiSocmed
Pd tulisan tsb disebutkan delegasi Indonesia akhirnya menyetujui angka 4,5 milyar dari 6,5 milyar gulden yg dituntut pemerintah Belanda
#99 @PartaiSocmed
Sori tadi ada typo, yg benar penandatangannya adalah Sri Sultan HB IX
#99 @PartaiSocmed
Katanya delegasi Indonesia menyepakati klaim ganti rugi tsb agar segera ada pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda terhadap Indonesia
#99 @PartaiSocmed
Dan Indonesia membayarkannya selama tahun 1950-1956. Namun setelah itu menyetop pembayaran karena merasa perjanjian tsb tidak adil
#99 @PartaiSocmed
Yang dibayarkan Indonesia antara tahun 1950-1956 hampir sebesar 4 milyar gulden. Jadi tidak sampai lunas 4,5 milyar gulden
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.