Solusi Problem Perppu u/ Jokowi

Problem dilematis dari Perppu SBY ternyata mempunyai solusi yang cukup sederhana :)
law crime
0
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
2. Sekarang saya mau membahas tentang solusi problem perppu yang menjadi buah simalakama bagi @Jokowi_dodo kata Prof. @Yusrilihza_Mhd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
3. Mengapa perppu @SBYudhoyono tentang Pilkada langsung menjadi buah simalakama ? @Yusrilihza_Mhd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
4. Karena sebelum Perppu itu diundangkan, harus melewati dulu DPR yang nantinya apakah DPR mensahkan atau tidak ? @Yusrilihza_Mhd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
5. Menurut Prof @Yusrilihza_Mhd Perppu @SBYudhoyono diterima atau tidak oleh DPR tetap akan menjadi dilema bagi Jokowi Dodol
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
6. Kalo Perppu itu diterima oleh DPR, maka akan : (a) maka akan terjadi kevakuman hukum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
7. (b) jika Perpu itu diterima, maka siapa yang berwenang selenggarakan Pilkada langsung seperti diatur Perppu yang dikeluarkan SBY ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
8. Sementara akhir tahun 2015 nanti, menurut Prof. @Yusrilihza_Mhd akan ada pergantian sekitar 195 Bupati dan Walikota ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
9. (c) Kalo Perppu SBY ditolak, apakah Presiden Jokowi akan keluarkan Perppu baru lagi atau ajukan RUU Pilkada yang baru ? @Yusrilihza_Mhd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
10. Waktu setahun agaknya tak cukup untuk selesaikan penyusunan UU Pilkada yang baru termasuk buat Peraturan Pelaksana dan sosialisasinya
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
11. Kalo belum ada peraturan tentang Pilkada, bagaimana pemerintah Joko Widodo mengisi kekosongan Bupati dan Walikota yang sekitar 195 itu ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
12. (d) Terus, kalo Perppu diterima DPR, maka lembaga mana yang akan menyelenggarakan Pilkada sesuai Perppu ? @Yusrilihza_Mhd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
13. Perppu mengatur, bahwa Pilkada dilaksanakan oleh KPU. Sementara tanpa disadari PMK no 97 tahun 2013 Pilkada bukan urusan konstitusi
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
14. Selain itu, buka bagian dari sebagaimana diatur pasal 22E UUD 45.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
15. Menurut Prof @Yusrilihza_Mhd "Pemilu menurut pasal 22E UUD 45 hanyalah untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
16. Dalam Pasal 22E tersebut, KPU hanya bertugas menyelenggarakan Pemilu, tidak termasuk menyelnggarakan Pilkada karena Pilkada bukan Pemilu
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
17. MK menganggap Pilkada bukan masalah konsitusi.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
18. Memang, sudah seharusnya Jokowi berpikir keras bagaimana mengatasi masalah ini. Lembaga apa yang berwenang menyelenggarakan Pilkada ?
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
19. Untuk mencari solusi dari problem perppu ini memang sulit, namun saya akan sedikit memberikan solusinya
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
20. Solusinya kalo Perppu itu diterima adalah saya sependapat dengan Prof. @mohmahfudmd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
21. Yaitu, Pilkada tetap masuk dalam regim pemilu. artinya, KPU adalah lembaga yang sah menyelenggarakan Pilkada.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
22. namun, untuk sengketa Pilkada, menyerahkannya ke peradilan tinggi.
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
23. sebab, isi PMK no 97 itu hanya berisi tentang penolakan kewenangan mengadili sengketa Pilkada sj bkn mengubah pilkada masuk regim pemilu
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
24. Saya berpendapat kalo Pilkada itu Pemilu meskipun bukan bagian dari pasal 22E UUD 45.. @Yusrilihza_Mhd
(R)Evolusi Indonesia @TrioMacn2000
25. Saya mengakui kalo pendapat Prof @Yusrilihza_Mhd itu lebih logis dari kacamata hukum. Namun, beliau tidak memberikan solusi..
Load Remaining (3)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.