0
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
1. Kalau kewenangan MK yg telah diatur konstitusi tdk dpt ditambahi oleh UU karena inkonstitusional pic.twitter.com/pHHg7fi2LA
 Expand pic
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
2. Maka secara mutatis mutandis berlaku juga bagi KPU sbg lembaga negara pic.twitter.com/Z0KedjoeeN
 Expand pic
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
3. Karena itu kalau MK tak berwenang periksa perkara Pilkada, KPU jg tak berwenang selenggarakan Pilkada pic.twitter.com/5egZUp14sm
 Expand pic
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
4. Sebab menurut pertimbangan hkm MK ini Pilkada nemang bukan regim pemilu. Bagaimana Pak @mohmahfudmd ? pic.twitter.com/X8NolssBGQ
 Expand pic
Ilham Ibrahim @IlhamIbrahiim
14. Namun, pandangan @Yusrilihza_Mhd mendapatkan respon @mohmahfudmd dg menyebut bahwa Pilkada adalah regim Pemilu
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
Putusan MK yg tadi disitir tegas menyatakan bhw MK berpendapat Pilkada bukan regim Pemilu yg dimaksud Ps 22E @IlhamIbrahiim @mohmahfudmd
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
Spt saya katakan sebelumnya MK sependapat dg saya bhw Pilkada bukanlah regim Pemilu sbgm diatur Ps 22E UUD45 @IlhamIbrahiim @mohmahfudmd
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
MK justru berbeda pendapat dengan >> @mohmahfudmd tentang apakah Pilkada termasuk Pemilu apa bukan @ilhamibharim
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@mohmahfudmd sepertinya memperluas makna pemilu dlm ps 22E shg mencakup Pilkada, tapi pertimbangan hukum MK tdk sejalan dg tafsir beliau
Kawulo Elit @surosowibowo1
@Yusrilihza_Mhd @mohmahfudmd setuju bhw pilkada bukan rezim pemilu. Tp kewenangan KPU mnyelenggarakn pilkada msh bs diperdebatkn.
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 1. secara teori boleh saja diperdebatkan, namun MK tegas katakan bhw kewenangan limitatif yg diberikan UUD...
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 2..tidak dapat ditambahi dengan UU, karena bs berakibat UU mengambil alih pengaturan norma konstitusi dlm UUD
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 3. kewenangan KPU secara limitatif telah diatur dlm Ps 22E UUD 45 yakni menyelnggarakan Pemilu
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 4. Sementara MK dlm pertimbangan hukumnya telah menegaskan bhw Pilkada bukanlah Pemilu sbgm dimaksud Ps 22E
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 5. Jadi pembentuk UU tdk boleh menambahi kewenangan KPU utk menyelenggarakan Pilkada sbgmna kini ada dlm Perpu
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 6. Pak @mohmahfudmd katakan putusan MK yg nyatakan Pilkada adlh Pemilu tdk pernah diapa2kan meski MK nyatakan tak berwenang
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 7..mengadili sengketa Pilkada, nampaknya keliru. Dlm fiqih MK dapat dikatakan telah melakukan nasikh wal mansukh
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 8. Atau merujuk Imam Syafii telah ada Qaul Qadim dan Qaul Jadid dalam pertimbangan hukum MK yg perlu dicermati
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 9. Spt saya katakan pak @mohmahfudmd gunakan interpretasi ekstensif atas ps 22E shg pilkada dimasukkan kategori pemilu
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 10. Gunakan metode tafsir dmkian sah saja dilihat dari sdt teori hukum, hasil tafsirnya sah juga secara akademis
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 11. Tapi MK dlm qaul jadidnya malah menolak tafsir ekstensif dan menegaskan kewenangan limitatif yg diberikan..
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
@surosowibowo1 @mohmahfudmd 12.. Lembaga negara oleh UUD tdk bisa ditambahi jadi meluas dengan UU. Demikian twt saya.
Nazaruddin Sjamsudin @nazarsjamsuddin
Sepakat, krn itu pd 2005 sy tolak KPU laksanakan Pilkada, shg Pem n DPR marah sm sy. @Yusrilihza_Mhd ... tmi.me/1eU77z
Mahfud MD @mohmahfudmd
Btl, klo MK adili pilkada inkonstitusional. Tp pilkadasung kan konstitutinal -)(- @arief_mcw: @Yusrilihza_Mhd Tolong jawab dong prof?
Load Remaining (5)
Login and hide ads.