1
Mohammad Aqil Ali @Agielz
1. Sepagi ini sya tertarik sekali dgn berita di @detikcom berikut ini : m.detik.com/news/read/2014…
URL news.detik.com detikNews : Pidato di Forum Internasional, Jokowi Wajib Pakai Bahasa Indonesia Presiden Joko Widodo akan berpidato di tiga forum internasional yaitu KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20 Summit. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Jokowi wajib menggunakan bahasa Indonesia di tiap forum internasional.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
2. Berita online yg menukilkan lg pendapat Prof. Hikmahanto Juwana ttg penggunaan Bahasa Indonesia oleh Presiden di luar negeri.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
3. Lagi? Ya, krn sbelumnya pernah dikritisi kpd Presiden dijabat oleh @SBYudhoyono dan kini ditujukan utk @jokowi_do2 yg kbetulan sdg di LN.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
4. Jadi sebenarnya pendapat Prof. Hikmahanto Juwana ini bknlah "barang baru", melainkan sdh pernah menjadi pembahasan sbelumnya.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
5. Akan tetapi, mnjadi mnarik prhatian sya disebabkan pendapat beliau ini menjadi polemik pro-kontra antar pndukung & non-pndukung Presiden.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
6. Keterbatas pemberitaan @detikcom dlm space media mnjadikan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana terbaca parsial saja.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
7. Seolah Presiden 'wajib' menggunakan Bahasa Indonesia pd pidatonya di luar negeri. Wajib itu jika dilanggar tentu punya dampak hukum.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
8. Seakan Pasal 28 UU 24/2009 'mewajibkan' Presiden, Wapres dan Pejabat Negara lainnya mnggunakan Bhs Indonesia, pdhal tdk demikian adanya.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
9. Pertama : Pasal 28 UU 24/2009 itu memiliki Penjelasan, dan Penjelasannya menjadi satu kesatuan yg utuh dan tdk dpt dipisahkan.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
10. Penjelasan Pasal 28 menyatakan bhw kewajiban itu dilakukan Presiden pada Pidato Resmi di Forum Resmi saja.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
11. Penjelasan Pasal 28 itu jg memberi pengecualian, yaitu pada forum yg sdh menentukan penggunaan bahasa tertentu.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
12. Kedua : Pasal 28 UU 24/2009 berhubungan erat dgn Pasal 32 di UU yg sama. Saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
13. Pasal 32 berisi Bhs Indonesia dapat digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
14. Frasa kata "dapat" dlm Pasal 32 ini berbeda dgn kata "wajib" dlm Pasal 28 tadi. Kata "dapat" berarti boleh digunakan, boleh jg tdk.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
15. Dimana letak bedanya kedua Pasal yg berkaitan itu? Bedanya di "forum resmi" (Pasal 28) dan "forum internasional di LN" (Pasal 32).
Mohammad Aqil Ali @Agielz
16. Apa definisi "forum resmi"? Lihat di Pasal 1 Perpres 16/2009.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
17. Yaitu dlm forum resmi yg diselenggarakan oleh PBB, Organisasi Internasional, & negara penerima sesuai tata cara protokol yg ditetapkan
Mohammad Aqil Ali @Agielz
18. PBB memiliki forum resmi sendiri, begitu pula organ2 Internasional sperti WHO, ILO, dll mempunyai forum-forumnya masing2.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
19. Di forum2 resmi semacam itulah Presiden 'wajib' menggunakan Bhs Indonesia, kalo tdk maka dia tlah melanggar UU negara.
Mohammad Aqil Ali @Agielz
20. Sdgkan "forum internasional di luar negeri" pd Pasal 32 maksudnya : forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum sejenis lainnya...
Mohammad Aqil Ali @Agielz
21. ...yg penyelenggaranya adalah lembaga akademi, ilmu pengetahuan & teknologi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok atau perorangan...
Mohammad Aqil Ali @Agielz
22. ...yang termasuk dalam kategori masyarakat sipil (civil society). Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pidato resmi Presiden.
Load Remaining (9)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.