Belum Jelas Dasar Hukum KIS, KIP, KKS | By @Yusrilihza_Mhd

Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dpt dipertanggungjawabkan
kis KKS kip
964 View 0 comments
Add to Favorite
0
Login and hide ads.
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:00:29 WIB
1. Sampai siang ini belum jelas apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan 3 jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:01:42 WIB
2. Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan bbm memang patut dihargai. Hal spt itu sdh dilakukan sejak SBY
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:03:47 WIB
3. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara tdk sama dengan mengelola rumah tangga ato warung
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:04:59 WIB
4. Kalo mengelola rumah tangga atau warung, apa yg terlintas dlm pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tdk begitu
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:09:32 WIB
5. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dpt dipertanggungjawabkan
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:12:02 WIB
6. Kalau kebijakan itu berkaitan dg keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:13:02 WIB
7. DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan2 dg DPR yg sdh dituangkan dalam UU APBN
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:14:02 WIB
8. Puan Maharani jangan adal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:16:31 WIB
9. Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dlm bentuk INPRES dan KEPPRES yg akan diteken Presiden Jokowi
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:17:30 WIB
10. Puan harus tahu bahwa INPRES dan KEPPRES itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang2an RI
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:18:57 WIB
11. Inpres dan Keppres pernah digunakan dizaman Bung Karno dan Pak Harto sbg instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:19:52 WIB
12. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan spt menangkat dan memberhentikan pejabat
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:20:45 WIB
13. Mensesneg Sutikno juga hatus bicara hati2 mengenai sumber dana yg digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:22:07 WIB
14. Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. jadi bukan dana APBN sehingga tdk perlu dibahas dengan DPR
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:26:42 WIB
15. Kekayaan BUMN itu kekayaan yg sdh dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:27:52 WIB
16. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tsb haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:29:49 WIB
17. Sebab dana yg disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan Pemerintah sbg "kompensasi" kenaikan bbm yg akan dilakukan Pemerintah
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:31:04 WIB
18. Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dlm melaksanakan corporate social responsibility mereka
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:32:58 WIB
19. Saya berharap Mensesneg Sutikno juga jangan bicara asbun spt Puan. Pikirkan dulu dalam2 sebelum bicara dan bertindak dlm mengutus negara
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 06/11/2014 12:33:25 WIB
20. Demikian pesan saya. Yang mau kutip silahkan. Salam

Bookmarked tags

No tags
Login and hide ads.