
Berpesta di hari bukan libur itu tdk mendidik disiplin rakyat yg memang sudah lemot #pesanisteri

1/ Sambil tunggu kabinet baru, siapa menlu yad, baiknya kita ngobrol bgmn diplomasi dan kebijakan luar negeri era Jokowi..

2/ Ini juga merespon request teman agar saya menyoroti “Indonesian Foreign Policy in the Jokowi Era” tantangan n opportunities bagi RI

3/ Ini topic besar, ditulis dlm 2 bagian: (1) aspek makro, ttg environment diplomacy, (2) aspek mikro ttg tantangan dan pilihan kebijakan

4/ Saya harus akui, ada 2 hambatan yang saya hadapi dlm menulis kultwit ini, pertama diplomasi dan polugri kurang dibahas dlm pilpres yl

5/ Kedua, meski ada disinggung ttg prioritas kebijakan Jokowi, namun dokumen yg ada bersifat umum dan tidak rinci dan komprehensif..

6/ Dikesankan, bhw diplomasi n polugri akan ditempatkan dalam konteks domestic-oriented, artinya dlm konteks agenda politik dlm negeri saja

7/ Dan, Jokowi sendiri bukan pribadi spt SBY yang memiliki minat dan artikulasi dlm komunikasi internasional termasuk berwawasan global

8/ Situasi spt berbeda dgn era SBY, krn diplomacy and foreign policy’ bukan ‘domain’ Jokowi, krn itu cukup ditempatkan di ‘back stage’

9/ Polugri itu ditangani scr team dbp presiden spt UU 37/1999, bersifat inter-sektoral n lbh dri sekadar ‘perpanjangan’ politik dlm negeri

10/ Aktor polugri juga meluas, melibatkan semua stakeholders: pem, institusi negara, pemda, private sectors, LSMs, tokoh masyarakat dll

11/ Polugri itu bagian dari politik negara, ketika kepentingan nasional dlm konteks luar negeri diperjuangkan maka ini domain diplomasi

12/ Diplomasi memiliki instruments: politik, ekonomi, sosbud, dan militer yg diramu satu kesatuan: tangible atau intangible sama penting..

13/ Kemampuan proyeksi a/ peran di kancah global itu perlu ‘currency’, bobot di bid pol, ekon, sosbud n militer: lemah atau kuat menentukan

14/ Polugri berperan sejak proklamasi, spt pengakuan internasional, Proklamasi KAA 1955, Deklarasi Juanda 1957, Irian Barat 1963..

15/ dilanjutkan dgn: Konfrontasi 1965, ASEAN 1967, Timtim 1975, reformasi, kemudian era 'thousands of friends and zero enemies' nya SBY

16/ Hrp dicatat: terjadi pelanggaran thd prinsip polugri bebas aktif, spt pembentukan poros Jakarta - Hanoi - Peking atau Timtim 1975

17/ Ujung2nya kerugian bagi kepentingan negara dan Republik terancam dlm konflik berkepanjangan yg tdk kondusif u/ membangun negeri

18/ Pasti lbh besar kontribusi positif dan terbesar diplomasi shg menjadikan negeri ini menjadi spt sekarang: ini tdk boleh dilupakan

19/ Ke depan spt apa? Ya penting bahkan mjd determinan utama krn kita menghadapi transformasi di dlm negeri dan globalisasi di luar negeri

20/ Artinya, keberhasilan kita memajukan pembangunan dlm negeri sangat tergantung pd kepiawaian memainkan diplomasi u/ kepentingan nasional

21/ Kondisi di zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan kemudian SBY berbeda2, maka prioritas dan target polugri berbeda pula..

22/ Bagaimana polugri di era Jokowi? Pilihan kebijakan luneg kurang diperdebatkan dan kurang rinci dan komprehensif, berada di ‘back stage’

23/ Mengapa? Mslh dlm negeri segudang, ini prioritas kata Jokowi, ygjuga ‘kurang minat’ dgn diplomasi: kontras d/ popularitas SBY’ di PBB