Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

"AMBISI POLITIK ROMI CS DALAM KEMELUT INTERNAL PPP" By @TPK_RI

Chirpified
0
Pribumi Nusantara @TPK_RI

Taraaam...! Selamat malam Tepekars. Msh semangat malam ini? Kali ini mimin akan membahas soal Kemelut internal PPP.

19/10/2014 18:50:25 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

1. Konflik bermula keputusan politik Suryadharma Ali pd Pilpres yg dukung @Prabowo08, yg kontra dgn Sekjennya Romi. pic.twitter.com/SD5Ju1KxHK

19/10/2014 18:56:22 WIB
Expand pic
Pribumi Nusantara @TPK_RI

2. Dulu, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan scara resmi, secara penuh mendukung calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo.

19/10/2014 18:57:14 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

3. Dukungan itu pun, menurut SDA, tanpa syarat apapun. Artinya, PPP tidak meminta jatah kursi di kabinet bila Prabowo menang,

19/10/2014 18:58:00 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

4. apalagi minta jatah menteri. Jadi bkn hanya partai yg tergabung dlm koalisi pengusung @jokowi_do2 yg digadang-gadang tanpa syarat,

19/10/2014 18:59:14 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

5. begitu pun PPP saat itu menyatakan demikian. Seperti yang pernah SDA ungkapkan 18 April lalu. Ketika Prabowo datang ke kantor PPP,

19/10/2014 19:00:21 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

6. bahwa dukungan PPP itu tidak mencantumkan syarat, kata SDA saat menghadiri Rapimnas LDII di Balai Kartini, Jl. Gatot Subroto, Jakarta,

19/10/2014 19:01:02 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

7. SDA mengatakan cara berpolitik tanpa syarat itu disebut sebagai politik nontransaksional.

19/10/2014 19:02:11 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

8. Sebab, dukungan kepada Prabowo dinyatakan sebagai dukungan untuk kemajuan dan kemaslahatan segenap rakyat Indonesia.

19/10/2014 19:02:16 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

9. Jadi dukungan tanpa syarat PPP tidak meminta cawapres, juga tidak meminta menteri di kabinet.

19/10/2014 19:03:36 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

10. Tapi dukungan kepada Prabowo ini dukungan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, bkn krn pertimbangan kursi dan bagi2 kue. Kata SDA.

19/10/2014 19:04:52 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

11. Sikap SDA pun menuai kontra dari Sekjennya yakni M. Romahurmuziy, ia pun menggelar Rapimnas yg membahas sikap politik SDA,

19/10/2014 19:05:40 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

12. konflik pun dimulai, Romi sapaan akrab M. Romahurmuziy berharap Ketum PPP SDA hadir dlm Rapimnas tsb.

19/10/2014 19:06:58 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

13. SDA pun dicecar ihwal sikap politiknya yang mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto sbgi calon presiden.

19/10/2014 19:07:04 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

14. Rapimnas pun diwarnai ketegangan, krn masing2 pihak berkeras dgn pendapatnya. Romi menyatakan, tindakan SDA yg mendukung Prabowo -

19/10/2014 19:09:48 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

15. scara sepihak melanggar AD & ART Partai. Tp Romi tdk berharap jika pada nantinya usai Rapimnas diputuskan PPP tetap mendukung Prabowo.

19/10/2014 19:10:31 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

16. Walau akhirnya Romi mengatakan "Mekanisme pemberian dukungan yang disampaikan kemarin telah melanggar sejumlah konstitusi partai dan-

19/10/2014 19:12:03 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

17. dan putusan musyawarah kerja nasional, yang mengamanatkan putusan koalisi hanya bisa dirapatkan dalam forum rapimnas," sambung Romi.

19/10/2014 19:12:05 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

18. Romi jg menampik penyelenggaraan rapimnas kala itu ilegal. Menurutnya, Rapimnas sdh sesuai amanat mukernas PPP di Bandung waktu itu.

19/10/2014 19:13:46 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

19. Dlm masa kampanye Capres, keluarlah status hukum SDA sbgi tersangka setelah penyidik KPK mendapatkan dua alat bukti yang cukup.

19/10/2014 19:16:47 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

20. Kata Johan, selama penyelidikan, KPK telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

19/10/2014 19:17:06 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

21. Dalam perkara tersebut, Ketum PPP itu dianggap melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 5 ke 1

19/10/2014 19:17:40 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

22. dan pasal 65 KUH Pidana. Dengan jeratan tersebut, SDA bisa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

19/10/2014 19:17:48 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

23. SDA dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri dengan cara memperkaya diri sendiri serta orang lain. Berdasar hasil telaah KPK,

19/10/2014 19:18:32 WIB
Pribumi Nusantara @TPK_RI

24. dan sejumlah orang diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp 1 triliun.

19/10/2014 19:18:53 WIB
Load Remaining (33)

Comment

No comments yet. Write yours!