"Seputar Surat Izin Berpoligami Bagi PNS Dengan Menyetor 1 Juta" by @IbnuPurna

society regent
0
ibnu purna @ibnupurna
1. Jangan kaget dulu kalau baca judul kultwit diatas, karena ketentuan tsb tdk berlaku diseluruh Indonesia, tapi hanya di kab. Lombok Timur
ibnu purna @ibnupurna
2. Peraturan Bupati No.26 Th.2014 tsb kini sdg diributkan dan menjadi kontroversial di Kab. Lombok Timur (baca Rakyat Merdeka,11/10/14)
ibnu purna @ibnupurna
3. Dlm aturan itu PNS yg ingin berpoligami wajib membayar kontribusi Rp. 1 juta ke kas daerah, sepanjang tlh memenuhi syarat yg berlaku
ibnu purna @ibnupurna
4. Tujuannya, menurut Bupati Lombok Timur, utk menghindari praktik korupsi dlm pengurusan administrasi poligami, nikah atau sejenisnya
ibnu purna @ibnupurna
5. Sebenarnya Syarat untuk menikah lagi cukup berat bagi seorang PNS karena harus memperoleh persetujuan tertulis istri pertama
ibnu purna @ibnupurna
6. Selain itu juga hrs mendptkan persetujuan tertulis dari pejabat atasannya. Semuanya ini diatur dlm PP No.45 Th 1990 ttg izin perkawinan
ibnu purna @ibnupurna
7. Dlm memberikan Izin untuk beristeri lebih dari seorang dapat diberikan oleh Pejabat atasannya apabila memenuhi persyaratan, a.l:
ibnu purna @ibnupurna
8. a. isteri tdk dpt menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
ibnu purna @ibnupurna
9. Atau c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Itulah sebabnya harus ada persetujuan tertulis dari isteri;
ibnu purna @ibnupurna
10. PNS tsb mempunyai penghasilan yg cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya
ibnu purna @ibnupurna
11. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
ibnu purna @ibnupurna
12. Sebenarnya aneh juga kebijakan di Lombok Timur tsb diterbitkan, apalagi kalau dikaitkan dgn peningkatan Pendapatan Asli Daerah
ibnu purna @ibnupurna
13. Apalagi menurut Bupati, selama ini blm ada PNS Kab Lombok Timur yg diizinkan berpoligami krn hrs sesuai syarat & aturan yg berlaku
ibnu purna @ibnupurna
14. Lalu utk apa suatu kebijakan diterbitkan, kalau sebenarnya tidak dibutuhkan, mengingat belum adanya PNS yg diizinkan berpoligami
ibnu purna @ibnupurna
15. Apalagi kebijakan tsb menjadi kontroversial dan hanya buat gaduh saja diantara masyarakat Lombok Timur
ibnu purna @ibnupurna
16. Inilah pentingnya suatu Rancangan Peraturan hendaknya disosialisasikan terlebih dulu, sebelum diterbitkan.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.