1
Munir @TragediMunir
1. PERPPU adalah pengganti UU. Diterbikan oleh presiden berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh konstitusi dgn syarat2 tertentu
Munir @TragediMunir
2. PERPPU diatur Psl 22 (1) UUD1945 Dalam hal ihwal kegentingan yg memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU
Munir @TragediMunir
3. PERPU oleh Presiden juga diatur dlm Pasal 1 angka 4 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
Munir @TragediMunir
4. “Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”
Munir @TragediMunir
5. Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa syarat presiden mengeluarkan PERPU adalah “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”
Munir @TragediMunir
6. Adakah syarat itu terpenuhi dalam perppu no. 1 dan 2 tahun 2014 ? apakah ada “hal ikhwal yang memaksa” ? apa konsideran dlm perppu itu?
Munir @TragediMunir
7. Selanjutnya…masalah kedua terkait perppu pilkada yg diterbitkan presiden, adalah : perppu no. 1 dan 2 /2014 tak memenuhi syarat objektif
Munir @TragediMunir
8. Secara substansi (isi dan ketentuan dalan Perppu), tdk mungkin dilaksanakan berdasarkan fakta situasi dan kondisi yg ada di lapangan
Munir @TragediMunir
9. Isi perppu no. 1 dan 2 /2014 tsb sangat indah. Khayalan. Utopis. Karenanya kami juluki Perppu itu sebagai Perppu utopis ..perppu surga
Munir @TragediMunir
10. Bacalah isi perppu No. 1 dan 2/2014. Indah sekali. Bagus banget. Tapi mustahil dilaksanakan. So what next gitu lho?
Munir @TragediMunir
11. Sepuluh ketentuan dlm perppu itu MUSTAHIL dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat UU adalah UU itu harus dapat dilaksanakan
Munir @TragediMunir
12. Siapa yg dapat menjamin dan harus bertanggungjawab dapat melaksanakan ke sepuluh ketentuan perppu no. 1/2014? Malaikat? Setan? Dewa?
Munir @TragediMunir
13. Harus uji publik thdp cakada, harus hemat, membatasi kampanye terbuka, ada akuntabilitas, ga boleh money politics, ga boleh ada fitnah
Munir @TragediMunir
14. Dilarangmembayar partai, dilaran kasih uang ke partai, ga boleh kampanye hitam, birokrat ga boleh terlibat, ga boleh copot pejabat
Munir @TragediMunir
15. Menyelesaikan sengketa akuntabel, pasti dan tidak berlarut2, pengawasan efektif. Mencegah kekerasan, harus ada kepatuhan pendukung
Munir @TragediMunir
16. Siapa yg laksanakan, Siapa yg awasi, siapa yg menindak, siapa yg tanggungjawab, apa sanksi jika dilanggar? Dst dst..
Munir @TragediMunir
17. Wajar jika PDIP yg katanya mengusung nilai2 Pancasila beberapa bulan lalu, ingin MENGAPUS PILKADA LANGSUNG !
Munir @TragediMunir
18. Wajar Jokowi-JK dalam Visi dan Misi tertulis yg disampaikan kepada KPU sebelum pilpres kemarin, ingin menghapus pilkada langsung !
Munir @TragediMunir
19. Wajar Megawati 3 bulan lalu teriak2 minta Pilkada langsung dihapuskan krna tidak sesuai pancasila !! Kok sekarang berubah? MUNAFIK !
Munir @TragediMunir
20. PDIP - Jokowi - Mega adalah partai dan manusia2 Munafik ! Tdk konsisten. Bohong. Sikap berubah2 thdp suatu isu tergantung kepentingan
Munir @TragediMunir
21. Sikap Jokowi-PDIP- Mega berubah karena orientasi dan otak mereka hanya berkutat pada untung-rugi ! ga mikirin bangsa & rakyat ! Egois
Munir @TragediMunir
22. Tapi ga heran kok. Jangankan rakyat dan bangsa, wong alm sukarno, bapaknya Mega sendiri, dikhianati Megawati..
Munir @TragediMunir
23. Bung Karno ayah mega, the founding father RI sangat benci sama penjual pengkhiat negara, benci kapitalis eh anaknya jual negara RI ke AS
Munir @TragediMunir
24. megawati dan PDIP mau jual negara, jadi pengkhianat, jadi kolaborator asing, ngemis2 ke AS, China dll… supaya kecurangannya dilegitimasi
Munir @TragediMunir
25. Megawati menjilat ludah sendiri. Berteman dgn musuh2 negara, menerima mahar US$ 300 juta, agar si jongos RRC itu jd capres. Edan !!
Load Remaining (8)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.