Alasan Substansial Mendukung Pilkada Melalui DPRD

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang saat ini sedang dibahas dalam RUU Pilkada di DPR-RI, sudah sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan sila ke-4 Pancasila. Berikut saya kemukakan beberapa alasan substansial mengapa Pilkada harus dilakukan melalui DPRD.
0
Fadli Zon @fadlizon
1. Sy mau kultwit soal Pilkada via DPRD n alasan2 substantial utk mendukungnya. Agar argumentasi utuh. @Gerindra
Fadli Zon @fadlizon
2. Pemilihan langsung (direct election) atau tak langsung (indirect election), adlh pilihan politik. Ada kelebihan-kekurangan masing2.
Fadli Zon @fadlizon
3. Negara2 yg dianggap demokrasi maju umumnya pakai "perwakilan" juga atau tak langsung.
Fadli Zon @fadlizon
4. Contoh: AS pilpresnyaa milih electoral college yg kemudian milih Presiden (perwakilan); Inggris sistem Westminster, jg perwakilan.
Fadli Zon @fadlizon
5. Jerman, India dll byk lagi pakai indirect election. Biasa aja. RRC malah oleh Partai Komunia Cina sendiri secara internal.
Fadli Zon @fadlizon
6. Kita sdh 10 thn pakai Pilkada Langsung. Apa hasilnya? Apakah rakyat makin sejahtera? Apakah korupsi makin kurang?
Fadli Zon @fadlizon
7. Dari 10 thn Pilkada langsung, biaya demokrasi makin mahal. Pd umumnya hanya org punya modal atau punya cukong yg bisa jd kepala daerah.
Fadli Zon @fadlizon
8. Setelah jg bisa sj mrk terikat balas budi pd sponsor atau donatur, antara lain ddlm bentuk proyek atau sejenisnya.
Fadli Zon @fadlizon
9. Motif balikan modal juga jd pola sbgian kepala daerah. Modal itu cukup besar. Dr Hari k Hari biaya politik makin besar.
Fadli Zon @fadlizon
10. Tak heran ada sekitar 330 gubernur, Wakil gubernur, bupati, walikota tersangkut kasus korupsi atau lainnya. Ini produk pilkada langsung.
Fadli Zon @fadlizon
11. Ada juga kepala daerah yg bagus, namun jumlahnya kalah dr yg tersangkut masalah.
Fadli Zon @fadlizon
12. Belum lagi penyelenggaraan pilkada langsung yg mahal, setidaknya 20 M per satu kabupaten. Artinya 100 trilyun utk 500 kabupaten.
Fadli Zon @fadlizon
13. Apa yg bisa kita pakai dg 100 triyun? Banyak sekali. Bisa utk pendidikan, usaha kecil, pertanian, dll.
Fadli Zon @fadlizon
14. Kalau pemilihan via DPRD relatif kecil biaya, paaling beli teh kopi n makanan kecil. :) itu ekstrimnya.
Fadli Zon @fadlizon
15. Apakah korupsi akan hilang jika dg DPRD? Ya tak ada jaminan, tapi lebih kecil kemungkinannya, n lebih terkontrol.
Fadli Zon @fadlizon
16. Karena itu dlm pilkada DPRD bisa libatkan civil society n lembaga negara spt KPK, PPATK, dll.
Fadli Zon @fadlizon
17. Konstitusi kita tak mewajibkan pilkada langsung. Kalau pilpres ya langsung. Pilkada dilakukan secara demokratis, itu bahasa konstitusi.
Fadli Zon @fadlizon
18. Jadi jgn alergi dg k"perwakilan". Sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan.
Fadli Zon @fadlizon
19. Bg yg paham bahasa Indonesia dg Baik n benar, Sila ke-4 Pancasila jela menujukkan jenis kelamin demokrasi kita: musyawarah n perwakilan
Fadli Zon @fadlizon
20. Para pendiri bangsa dulu pinter2 n baca buku. Mrk paham demokrasi liberal, demokrasi langsung dll. Tapi demokrasi kita mmg beda.
Fadli Zon @fadlizon
21. Demokrasi kita bukan demokrasi politik atau demokrasi ekonomi saja tapi gabungan itu jd demokrasi sosial.
Fadli Zon @fadlizon
22. Demokrasi sosial itu akarnya budaya. Budaya kita adlh gotong royong, musyawarah mufakat. Jd demokrasi kita berakar budaya bangsa.
Fadli Zon @fadlizon
23. Krn itu dibuat lembaga namanya MPR : Majelis PERMUSYAWARATAN Rakyat. Lalu ada DPR: Dewan PERWAKILAN Rakyat. Di daerah DPRD.
Fadli Zon @fadlizon
24. MPR memegang kedaulatan rakyat Klu merujuk UUD 1945 yg asli yg ditetapkan 18 Agustus 1945. Jd MPR milih Presiden atas nama rakyat.
Fadli Zon @fadlizon
25. Setelah diamandemen pilpres jd langsung. Nah pilkada tak ada perintah harus dipilih langsung dlm konstitusi, kecuali harus demokratis.
Load Remaining (8)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.