#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
Kultwit catatan proses Plin-plan nya sikap pemerintah dan fraksi-fraksi di #DPR terkait #RUUPilkada. Sedari awal prosesnya inkonsisten
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
1. Kekisruhan seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berawal dari munculnya usul pemerintah.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
2. Salah satu pokok rancangan itu menyebutkan mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
3. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi resmi menyerahkan pembahasan RUU Pilkada pada 6 Juni 2012.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
4. Sebelumnya, pada 8 Februari 2012, Komisi Hukum DPR sepakat memilih membahas RUU Pilkada.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
5. Dalam pemaparan awal oleh Gamawan, pemilihan gubernur disarankan ditetapkan oleh DPRD provinsi melalui suara terbanyak.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
6. " Provinsi lebih menjalankan fungsi koordinatif dalam koridor dekonsentrasi," kata Gamawan.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
7. Pemerintah mengusulkan hanya bupati dan wali kota saja dipilih melalui pemilihan langsung. itu konsep awal yg diajukan 6 juni 2012
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
9. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dalam rapat dengan Panitia Kerja RUU Pilkada DPR pada 14 Februari 2013
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
11. Di antaranya biayanya bisa lebih murah dibanding pemilihan langsung dan mencegah praktek politik uang.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
12. Waktu itu (pebruari 2013) 5fraksi DPR menolak usul pilkada melalui DPRD :PDI Perjuangan, PKS, PAN, Partai Gerindra & Partai Hanura.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
13. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP yang jelas-jelas setuju dengan usul pemerintah.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
14. Sikap fraksi lainnya (Golkar, PKB) masih belum jelas saat itu (pebruari 2013)
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
15. Saat belum ada kesepakatan di DPR, pemerintah mengubah lagi usul mekanisme pemilihan.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
16. Revisi usul itu disampaikan dalam lobi tertutup dengan Panitia Kerja RUU Pilkada DPR pada 21 Maret 2013.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
17. Wakil pemerintah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, menyampaikan usul perubahan mekanisme pilkada.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
18. Perubahan yang ditawarkan pemerintah adalah gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
19. Pemerintah beralasan, saat itu sedang ada pembahasan usul penambahan kewenangan gubernur dalam RUU Pemerintahan Daerah,
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
21. Empat bulan kemudian, setelah memasuki tujuh masa persidangan pembahasan, RUU Pilkada tidak kunjung disepakati DPR dan pemerintah
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
22. Materi mekanisme pilkada menjadi salah satu materi yang belum disepakati.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
23. Akhirnya, pada 8 Juli 2013, Panitia Kerja memutuskan perpanjangan pembahasan satu kali masa persidangan.
#LawanProxyWar
@Diseminasi_Info
24. Dalam sidang 4 Februari 2014 yang membahas Pasal 2 RUU Pilkada, muncul perbedaan sikap di antara fraksi DPR.
