0
Klinik Hukumonline @klinikhukum
Sore Tweeps, Pemilu Presiden (Pilpres) telah kita lalui bersama, namun masalah lain muncul terkait hasil penghitungan suara pd Pilpres
Klinik Hukumonline @klinikhukum
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasil perhitungan suara yg menyatakan pasangan Jokowi-JK unggul dlm Pilpres
Klinik Hukumonline @klinikhukum
Namun, pasangan Prabowo-Hatta menilai adanya kecurangan dlm proses perhitungan suara dan merasa adanya ketidakadilan
Klinik Hukumonline @klinikhukum
Pasangan Prabowo-Hatta lalu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konsitusi (MK) yg tuntutannya antara lain meminta pemungutan suara ulang
Klinik Hukumonline @klinikhukum
MK telah menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014 dgn agenda pemeriksaan pendahuluan
Klinik Hukumonline @klinikhukum
MK menilai posita dan petitum permohonan Prabowo-Hatta tidak sinkron
Klinik Hukumonline @klinikhukum
Sbnrnya apa yg dimaksud dgn posita dan petitum itu? Bgm prosedur pengajuan permohonan ke MK seputar sengketa hsl Pilpres?
Klinik Hukumonline @klinikhukum
Berikut kami akan #BikinMelekHukum ttg beracara di MK dlm perselisihan hsl pilpres. Pantau terus & semoga bermanfaat ya, Follawers! :)
Klinik Hukumonline @klinikhukum
1. MK merupakan lembaga negara yg diatur dlm Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta UU 24/2003 ttg MK sbgmn diubah dgn UU 8/2011
Klinik Hukumonline @klinikhukum
2. MK memiliki kewenangan u/ mengadili pada tingkat pertama & terakhir yg putusannya bersifat final (Pasal 10 ayat [1] UU 24/2003)
Klinik Hukumonline @klinikhukum
3. Wewenang MK: a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Klinik Hukumonline @klinikhukum
4. Wewenang MK: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan o/ UUD 1945
Klinik Hukumonline @klinikhukum
5. Wewenang MK: c. memutus pembubaran partai politik; dan
Klinik Hukumonline @klinikhukum
6. Wewenang MK: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Klinik Hukumonline @klinikhukum
7. Utk mengetahui kedudukan pihak2 yg beracara di MK, kita perlu meninjau ketentuan UU 24/2003 ttg MK sbgmn diubah dgn UU 8/2011
Klinik Hukumonline @klinikhukum
8. Di dlm UU MK tdk dikenal istilah penggugat & tergugat krn tdk dikenal istilah gugatan, melainkan permohonan (Ps 1 angka 3 UU MK)
Klinik Hukumonline @klinikhukum
9. Permohonan adl permintaan yg diajukan scr tertulis kpd MK mengenai: a. pengujian UU thd UUD 1945
Klinik Hukumonline @klinikhukum
10. Permohonan adl permintaan yg diajukan scr tertulis kpd MK mengenai: b. sengketa kewenangan lembaga negara yg diberikan UUD 1945
Klinik Hukumonline @klinikhukum
11. Permohonan adl permintaan yg diajukan scr tertulis kpd MK mengenai: c. pembubaran partai politik
Klinik Hukumonline @klinikhukum
12. Permohonan adl permintaan yg diajukan scr tertulis kpd MK mengenai: d. perselisihan ttg hasil pemilihan umum; atau
Klinik Hukumonline @klinikhukum
13. Permohonan diajukan scr tertulis kpd MK mengenai: e. pndpt DPR bhw Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum
Klinik Hukumonline @klinikhukum
14. UU MK memilih istilah “permohonan”, tp sesungguhnya ada pihak yg berkepentingan utk berada dlm posisi sbg termohon
Klinik Hukumonline @klinikhukum
15. Jadi, pihak yg berperkara di MK disebut sebagai pemohon dan termohon
Klinik Hukumonline @klinikhukum
16. Dlm perselisihan hasil Pilpres, pemohon adl pasangan calon Presiden & Wakil Presiden peserta Pilpres
Load Remaining (56)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.