Kesalahan Oto Hasibuan

Chirpified
0
@siluman_kece
1.@TNI_POLRI: Peradi Minta KPK, Polri, & Kejagung Batalkan MoU Penanganan Korupsi:KPK,Polri,& Kejagung, yg terikat .. http://t.co/jmP4Uvdi :
@siluman_kece
2.Betapa bodohnya si Otto Hasibuan Ketua Umum Peradi yg katanya Doktor Hukum itu dan yg menyatakan MOU antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan
@siluman_kece
3 adalah sebuah Perjanjian yg mengikat Kepolisian, KPK dan Kejaksaan sblm dibatalkan. Koq bisa jd Doktor Hukum seh ??@karni_ilyas.#KPK-Polri
@siluman_kece
4.Mnrt wikipedia MOU adlh dokumen legal yg menggambarkan persetujuan antar 2 pihak atau lebih & tidak seformal sebuah perjanjian.#KPK-Polri
@siluman_kece
5.Ingat pula Otto,tdk ada Perjanjian 3 pihak di Indonesia,kecuali Perjanjian Penanggungan atau Asuransi Pasal 1815 KUHPerdata)@karni_ilyas .
@siluman_kece
6.Menurut Munir Fuadi,MOU adlh Perjanjian Pendahuluan yg berisi hal-hal pokok saja,dlm arti nantinya akan diikuti dan@karni_ilyas #KPK-Polri
@siluman_kece
7.dijabarkan dlm perjanjian lain yg mengaturnya scr detail.Sedangkan menurut Prof. Dr. Erman Rajagukguk, MOU adalah @karni_ilyas #KPK-Polri
@siluman_kece
8.dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sblm perjanjian dibuat, isi dari MOU hrs dimasukkan dlm perjanjian, #KPK POLRI-
@siluman_kece
9.isi dari MOU hrs dimasukkan dalam perjanjian,sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.Dgn demikian, @karni_ilyas @Yusrilihza_Mhd #KPK-Polri
@siluman_kece
10.MOU antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan belumlah merupakan Perjanjian yang mengikat Para Pihak, @Yusrilihza_Mhd @karni_ilyas #KPK-Polri
@siluman_kece
11.lagipula tidak ada perjanjian tiga pihak di Indonesia, kecuali Perjanjian Penanggungan & atau Perjanjian Asuransi @karni_ilyas #KPK Polri
@siluman_kece
12. (asas kepribadian Perjanjian).Katanya anda bergelar Doktor Hukum Perdata bukan ? Selain itu, perlu Oto ketahui,@karni_ilyas #KPK - POLRI
@siluman_kece
13,menurut pelajaran tingkat 1 di Fakultas Hukum manapun di Dunia ini, syarat Perjanjian itu hrs dibuat oleh subjek yg berwenang #KPK -POLRI
@siluman_kece
14.menurut hukum. Pertanyaannya adlh UU mana yang memberikan kewenangan kpd Kepolisian, KPK dan Kejaksaan utk membuat MOU ?? #KPK -Polri
@siluman_kece
15.maupun Perjanjian yg menyimpangi atau bertentangan dgn ketentuan UU KPK (Psl 2 - 5 dan Psl 50 UU KPK) ??@Yusrilihza_Mhd @karni_ilyas #KPK
@siluman_kece
16.Seharusnya Otto Hasibuan jk pernah kuliah di tingkat 1 Fakultas Hukum, mengetahui bhw setiap Perjanjian (apalagi MOU)@karni_ilyas #KPK-
@siluman_kece
17. tidak boleh bertentangan dengan UU (istilahnya hrs kausa yg halal).Menurut psl 1320, maka bahkan perjanjian @Yusrilihza_Mhd #KPK - Polri
@siluman_kece
18.(Apalagi MOU) yg bertentangan dgn UU itu batal demi hukum (nietig van rechtswege)/ null and void / nill ipso iure.@karni_ilyas #KPK-Polri
@siluman_kece
19. Kalau doktor hkm pengetahuannya sprt anda, ketua peradi pula, pantas jend. Naga Bonar menutup wajah sambil berteriak "APA KATA DUNIAAA?"

Comment

Paulus Herlambang @PaulHerlambang 12/09/2012 18:41:35 WIB
@zahky Di chirpstory nomor urut bisa dibalik dari kecil ke besar. Chirpstory anda masih bisa diperbaiki. 1) Klik 'Open Menu' di bagian atas. 2) Klik 'Edit'. 3) Lalu klik tombol 'panah bawah' di kolom kanan. 4) Terakhir, 'publish' lagi.
Moh. Zahky Mubaroh @zahky 13/09/2012 17:57:29 WIB
Kesalahan logika hukum Prof. Otto Hasibuan By : @siluman_kece
Paulus Herlambang @PaulHerlambang 15/09/2012 11:57:16 WIB
zahky Lebih nyaman bacanya setelah diurutkan dari nomor kecil ke besar. Makasih.
Login and hide ads.
Login and hide ads.