"Seputar Masalah Pemilih 'Perantau & Siluman' Yang Diributkan" by @WedariniK

0
Sarisa @Sarisa_WKS
Sekarang isu kecurangan KPU geser ke kubu sebelahnya ya. bisa dibilang temanya "mobilisasi massa"
Sarisa @Sarisa_WKS
Pengertian Mobilisasi Massa sekarang terkait DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan). Sebenarnya masalah ini sudah mencuat pas Pilleg lalu.
Sarisa @Sarisa_WKS
Pemilih dalam DPKTb adalah pemilih yg tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara menggunakan KTP dan identitas lain
Sarisa @Sarisa_WKS
Pemilih DPKTb hanya dapat memilih di TPS sesuai dengan RT/RW alamat yg tertera di KTP, dan baru dapat surat suara 1 jam sebelum TPS tutup
Sarisa @Sarisa_WKS
Kenapa 1 jam? SuSu yg tersedia di TPS hanya jumlah DPT + 2%. Misal DPT 500 maka SuSu cadangan hanya 10 lembar
Sarisa @Sarisa_WKS
2% tersebut untuk memfasilitasi kemungkinan Rusak, dan untuk pemilih selain DPT yakni DPK, DPTb dan DPKTb
Sarisa @Sarisa_WKS
Pemilih DPK dan DPTb dapat prioritas memilih karena didaftarkan sebelum hari H, sedangkan pemilih DPKTb bisa dibilang "daftar di tempat"
Sarisa @Sarisa_WKS
Wah harus jelasin DPK dan DPTb juga ya? Intinya DPK-> belum terdaftar di DPT tapi masih bisa daftar sebelum H-14. Tercatat di form A-Khusus
Sarisa @Sarisa_WKS
Pemilih DPTb --> memilih menggunakan form A5 ( form pindah pilih). Sasaran utamanya para perantau. Dan didaftarkan paling lambat H-3.
Sarisa @Sarisa_WKS
Nah para perantau yang nggak sempat ngurus A5, satu-satunya pilihan adalah mencoblos di tempat asal alias pulang kampung.
Sarisa @Sarisa_WKS
Tanpa menyalahkan siapapun, kelompok perantau yang tidak sempat mengurus A5 jumlahnya membludak di saat-saat terakhir
Sarisa @Sarisa_WKS
Banyak pemilih yang nekat memilih di tempat perantauan hanya bermodalkan KTP, dan harus pulang kecewa karena tidak diperbolehkan
Sarisa @Sarisa_WKS
Beberapa yang "beruntung" dapat belas kasihan KPPS, sehingga bisa mencoblos dengan modal KTP luar daerah
Sarisa @Sarisa_WKS
Padahal di pilpres ini, KPPS harus mengisi form C7 (Daftar hadir). Ini contohnya pic.twitter.com/QXgOXFBgmc
Expand pic
Sarisa @Sarisa_WKS
KPPS mencatat DPTb dan DPKTb dalam form A.4 dan form A.T Khusus. Dalam form tsb tercatat No KTP dan identitasnya pic.twitter.com/DAC4llp8Q7
Expand pic
Sarisa @Sarisa_WKS
Karena itulah pada saat muncul kasus pemilih siluman di jakarta. Muncul edaran dari Bawaslu untuk Panwaslu agar merekom KPU daerah
Sarisa @Sarisa_WKS
Hasilnya? KPU daerah harus mengobok-obok isi ribuan kotak suara untuk mencari form C7 dan Form A.T Khusus.
Sarisa @Sarisa_WKS
Tujuannya adalah untuk memastikan pemilih DPKTb benar-benar tercatat berdomisili yang sesuai dengan lokasi TPS.
Sarisa @Sarisa_WKS
Apabila terbukti ada pelanggaran, Panwaslu akan merekomendasikan KPU untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dilaksanakan max H+10
Sarisa @Sarisa_WKS
Jika KPU menolak untuk menunda rekapitulasi nasional, itu karena mematuhi UU. Apabila tidak ditetapkan sesuai UU, akan terancam pidana
Sarisa @Sarisa_WKS
Ancamannya pidana penjara max 60 bulan dan denda max 600 J 😨. Setara Benz C-200 tuh
Sarisa @Sarisa_WKS
Jadi pihak yang merasa dirugikan, silahkan mempersiapkan bukti-bukti untuk diajukan ke MK.
Sarisa @Sarisa_WKS
Apabila terbukti terjadi kecurangan di TPS yang dimaksud, bisa jadi MK akan memerintahkan KPU setempat untuk melaksanakan PSU
Sarisa @Sarisa_WKS
KPU akan menetapkan hasil pemilu pasca putusan MK pada tanggal 22-24 Agustus 2014. Bisa saja hasilnya berbeda dari tgl 22 juli
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!