0
Iwan Sumule @IwanSumule_86
sebentar lagi akan saya tweetkan pandangan saya mengenai kontroversi gub/walikota yg jadi calon apakah cuti atau harus mengundurkan diri
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Baca berita ini, twips. Kepala daerah yg maju jd capres harus mundur. Itu inti gugatan uji materinya koran-sindo.com/node/402079
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Apakah Kepala daerah yg maju jd capres harus mundur sesuai perintah ps 6 ayat 1 UU 42. 2008?
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Atau Kepala Daerah cukup mengajukan izin (cuti) selama masa kampanye seperti ditulis dlm UU yg sama pasal 7?
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Gugatan muncul agar kepala daerah harus mundur dr jabatan sesuai pasal 6 ayat 1 krn dlm UU ASN pasal 122 Gubernur disebut sbg pejabat negara
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Sedangkan dlm penjelasan pasal 6 ayat 1 UU pilpres yg dimaksud pejabat negara adalah Menteri, ketua MK, ketua MA, ketua BPK ketua KPK dll
Iwan Sumule @IwanSumule_86
UU pilpres sendiri memberi ruang sendiri untuk kepala daerah yg diajukan jd capres cukup izin cuti dr presiden
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Memang ada ketidakteraturan ttg siapa saja yg yg disebut pejabat negara berdasarkan UU pilpres dan UU aparatur sipil negara
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Penggugat beralasan bhw kepala daerah dan wakil adalah pejabat negara sesuai UU ASN. Berdasarkan UU ASN, ini bisa dibenarkan
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Tetapi penggugat sendiri tak konsisten memakai UU ASN saat menyebut presiden tak perlu mengundurkan diri padahal Presiden jg pejabat negara
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Alasan2 penggugat yg dikemukakan selain mendasarkan pada UU ASN adalah alasan moralitas dan etika yg tak tercantum dlm UU
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Kenapa UU pilpres membedakan kedudukan ketua MK, menteri, ketua BPK, ketua KPK dll dengan kepala daerah padahal UU ASN menyebut mrk sama?
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Saya berpikir bahwa pembeda antara pejabat negara yg dimaksud dlm Psl 6 dan kepala daerah krn pembedanya yaitu proses seleksi dan pemilihan
Iwan Sumule @IwanSumule_86
sifat ketua MK, menteri, ketua BPK dll adalah ditunjuk melalui sebuah seleksi. Mrk duduk krn "selected process"
Iwan Sumule @IwanSumule_86
sedang Presiden dan kepala daerah duduk pada posisi mereka karena proses pemilihan langsung, "elected process"
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Pemilihan langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yg lebih kuat dibandingkan pejabat negara hasil proses seleksi dan mekanisme test
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Pemilihan langsung utk kepala daerah berakibat pada legitimasi yg utuh diberikan oleh rakyat sehingga UU memberikan ruang yg lebih istimewa
Iwan Sumule @IwanSumule_86
kata kunci pembeda antara obyek pasal 6 dan 7 pada UU pilpres adalah "selected" & "elected"
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Alasan moralitas atau etik tak kuat dipakai utk menggugat krn legitimasi seorang pemimpin hasil pemilihan langsung itu lebih kuat dimata UU
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Hasil pemilihan langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat sehingga UU harus memberikan ruang yg berbeda dgn pejabat yg diseleksi
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Penggugat memberikan keistimewaan pd presiden yg sama2 sebagai pejabat negara itu tak sesuai dgn UUD psl 27 ttg kesamaan kedudukan dlm hukum
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Presiden, gubernur dan walikota adalah sama yaitu pejabat negara dgn kedudukan tunggal
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Saya juga tak sepakat dgn alasan ahli yg menyatakan bhw kepala daerah mengundurkan diri agar dia memperlihatkan added value secara moral
Iwan Sumule @IwanSumule_86
Alasan moralitas dan nilai tambah adalah 2 alasan yg tak menyandarkan pada perundang-undangan yg berlaku
Load Remaining (6)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.