0
Mas Isharyanto @masisharyanto
(1/47) UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD belum sepenuhnya memenuhi parameter pemilu yang adil dan berintegritas, ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(2/47) tetapi sudah lebih baik daripada undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu 2009 (UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(3/47) DPR, DPD, dan DPRD). Sebagian besar parameter pemilu yang adil dan berintegritas sudah diatur dalam UU Pemilu, tetapi isinya ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(4/47) belum sepenuhnya bermuatan keadilan dan berintegritas.Alokasi kursi DPR kepada provinsi dan pembentukan daerah pemilihan (dapil) ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(5/47) yang menjamin kesetaraan antarwarga negara belum diatur secara lengkap. Alokasi kursi dan dapil ditetapkan begitu saja oleh ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(6/47) pembuat UU dan dijadikan sebagai lampiran UU tanpa kriteria dan proses yang jelas. Tidak heran kalau "harga" kursi paling mahal ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(7/47) dan paling murah untuk DPR terletak di provinsi di luar Pulau Jawa dan setidak-tidaknya tiga dapil DPR yang janggal karena ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(8/47) merupakan gabungan sejumlah kabupaten/kota.Namun, di antara kabupaten/kota itu terdapat kabupaten yang menjadi bagian dari dapil ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(9/47) lain. UU Pemilu malahan tak menjamin ”setiap suara dihitung secara setara” karena adanya ambang batas masuk DPR sebesar 3,5 ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(10/47) persen dan pemberian suara kepada seorang nama calon bernilai lebih tinggi daripada pemberian suara kepada satu partai. Berbagai ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(11/47) aspek untuk menjamin persaingan yang bebas dan adil antarpeserta pemilu sudah diatur, tetapi belum diatur secara lengkap. ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(12/47) Pengaturan dana kampanye, misalnya, tidak hanya belum diatur secara lengkap, tetapi juga belum mengarah pada upaya menjamin ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(13/47) persaingan yang adil. Partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam UU Pemilu walaupun ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(14/47) belum sistematik.Pemantauan pemilihan umum, misalnya, tidak ditempatkan pada bab tentang partisipasi masyarakat dalam ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(15/47) penyelenggaraan pemilu. Namun, lembaga survei sudah ditempatkan pada bab partisipasi masyarakat. Terdapat ketidakadilan dalam ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(16/47) pengaturan sanksi. Unsur masyarakat yang melanggar ketentuan dikenai sanksi, tetapi pihak lain yang mempersukar akses unsur ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(17/47) masyarakat berpartisipasi tidak dikenai sanksi.Penyelenggara pemilu yang independen dan profesional sudah diatur dalam UU ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(18/47) tersendiri. Seleksi dan rincian tugas panitia pelaksana pemungutan suara yang bersifat ad hoc (KPPS, PPS, dan PPK) sudah diatur, ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(19/47) tapi persyaratan dan seleksi belum sepenuhnya menggambarkan independensi dan profesionalitas. Penyelesaian sengketa pemilu yang ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(20/47) adil dan tepat waktu juga sudah diatur secara relatif lengkap walaupun masih perlu disempurnakan.Integritas pemungutan dan ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(21/47) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada umumnya sudah diatur berdasarkan asas-asas pemilu, tetapi masih ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(22/47) ada sejumlah aspek penting yang belum diatur. Salah satu aspek yang belum diatur adalah upaya menjamin kesetaraan dalam ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(23/47) penggunaan hak pilih. Misalnya, kesempatan memberikan suara kepada pemilih yang sudah terdaftar karena suatu hal tidak bisa ...
Mas Isharyanto @masisharyanto
(24/47) memberikan suara pada hari pemungutan suara; mahasiswa dan pekerja yang sudah terdaftar di daerah asal tetapi tengah kuliah atau ...
Load Remaining (23)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.