PENERSANGKAAN HADI PURNOMO OLEH KPK

Sekadar gundah kecil tak bermakna dari mantan Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pengumpuluang republik ini yang sekarang lagi semedi di Tapaktuan. Yang punya motto abal-abal: Ayo dukung KPK tapi caranya tak begitu.
HP
2
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
1. Izinkan saya sedikit memberikan tanggapan atas penersangkaan Hadi Purnomo--Ketua BPK--by KPKkemarin. Hadi Purnomo ini mantan DirjenPajak.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
2. Kaidah pertama yang selalu didewakan oleh pengagum KPK selama ini adalah KPK tidak pernah salah ya dan tidak pernah politis.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
3. Teman saya bilang begini sampai gak percaya kalau KPK tak menangkap tangan dan bekerja sesuai pesanan. Teman saya ini polos banget.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
4. Anyir politisnya ketara banget. Ini tahun pajak tahun pajak lama. Tahun 1999 yang baru diperiksa lalu diajukan keberatan di tahun 2003/04
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
5. Ndak lah yah. Tapi mengapa KPK--bambang W-- bilang ada perbuatan melawan huku, atau penyalahgunaan wewenang sebagai Dirjen Pajak?
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
6. Tanya sendiri ke Bambang W yah. Tapi kalauorang yang mengerti pajak tentu bilang ya tidak masalah.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
7. Tahun pajak 1999 diperiksa sampai 10 tahun kemudian juga gak apa-apa.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
8. Lalu setelah diperiksa, Wajib Pajak mengajukan keberatan di tahun 2003-2004 ya tidak masalah juga.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
9. Abraham Samad bilang bahwa ada atau tidaknya penerimaan uang masih diselidiki. So, penersangkaan Hadi Purnomo di awal bukan karena suap.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
10. Bahkan dari berita di awal, itu karena pengabulan permohonan keberatan oleh Hadi Purnomo pada saat itu.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
11. Loh pengabulan keberatan itu berdasarkan hal teknis dan pertimbangan petugas teknis yang menangannya dan Dirjen Pajak sbg yang teken.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
12. Wajib Pajak kalau ndak suka dengan hasil keberatan maka tak bisa ke pengadilan umum atau biasa. Harus via Pengadilan Pajak.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
13. Karena lagi2 hal ini menyangkut hal-hal teknis perpajakan yang Pengadilan Pajak bisamenanganinya. Hakim pengadilanbiasa jelasndak bisa .
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
14. Jadi kalau ada permohonan keberatan dikabulkan atau tidak dikabulkan tentu berdasarkan hal-hal teknis pajak & sesuai ketentuan UU Pajak
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
15. Kalau setiap hasil permohonan keberatan dikabulkan dan dicurigai sebagai kolusi dengan Wajib Pajak itu bisa bahaya.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
16. Bahkan bisa dianggap melanggar UU Pajak itu sendiri serta merugikan secara keseluruhan hak-hak wajib pajak-terutama WP yang taat
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
17. Kalau setiap pengabulan permohonan keberatan dianggap kolusi dan dikriminalisasi maka ini akan merusaksistem. Pejabat DJP akan cariaman.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
18. Akan cari aman dengan menolak semua permohonan keberatan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang rugi sendiri. Karena memperpanjang proses.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
19. Juga memperpanjang waktu dan prosedur lagi karena harus ke pengadilan pajak. Di Pengadilan Pajak bisa lama loh selesainya.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
20. Juga kita-kita petugas Penelaah Keberatan cari aman. Yang penting nolak. Karena kalau diterima bisa dicurigai, bisa punya urusan dg KPK.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
21. Ohya menambah kasus di pengadilan pajak sebenarnya bukan tujuan utama DJP dan sistem perpajakan di Indonesia.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
22. Sekarang sebenarnya sedang diciptakan sistem bagaimana proses keberatan itu semakin mudah dan WP tak perlu ke Pengadilan Pajak kecuali..
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
23. untuk hal-hal tertentu. Tapi dengan adanya kasus ini bisa-bisa ya jumlah kasus yg akan ditangani Pengadilan Pajak semakin bertambah.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
24. Sekali lagi gara-gara kalau mengabulkan permohonan Wajib Pajak dianggap sebagai upaya kolusi dengan WP dan dikriminalisasi.
RIZA ALMANFALUTHI @rizaalmanfaluth
25. Kayaknya perlu direalisasikan juga tuh ide begini: kalau mau mengabulkan permohonan keberatan perlu lapor ke KPK. It's OK.
Load Remaining (22)
HP

Comment

Login and hide ads.