"Seputar Peran & Implementasi UU Keterbukaan Informasi Di Indonesia" by @Abdadu

0
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 1. Secara lebih lengkap, tujuan disahkannya UU KIP adalah untuk:

19/03/2014 10:04:29 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 2. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,

19/03/2014 10:04:48 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 3. dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

19/03/2014 10:05:02 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

19/03/2014 10:05:12 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik

19/03/2014 10:05:21 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 6. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan;

19/03/2014 10:05:50 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 7. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

19/03/2014 10:06:00 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 8. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

19/03/2014 10:06:15 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 9. Meningkatkan pengelolaan, pelayanan informasi Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

19/03/2014 10:06:54 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 10. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan jaminan hak konstitusi warga negara utk informasi publik.

19/03/2014 10:07:28 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 11. Itu sebabnya setiap badan publik harus memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

19/03/2014 10:07:39 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 12. Lembaga ini yang bertanggung jawab mengelola informasi badan publik

19/03/2014 10:07:51 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 13. Undang-Undang No 14 tahun 2008 menjadikan peran Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (bakohumasda) sgt penting

19/03/2014 10:08:13 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 14. Yaitu sebagai penyampai berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang.

19/03/2014 10:08:34 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 15. Undang-Undang tersebut juga dikeluarkan dalam rangka mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan

19/03/2014 10:08:49 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 16. tentunya ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisen dan sesuai hukum

19/03/2014 10:09:04 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 17. sehingga tiap kebijakan akan mudah diakses dan diawasi publik.

19/03/2014 10:09:36 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 18. Humas harus menjadi corong atau juru bicara pemerintah.

19/03/2014 10:09:49 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 19. tugasnya mengkomunikasikan segala pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

19/03/2014 10:10:10 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 20. Namun tentu dilapangan, secara implementatif banyak kendala atau hambatan yang muncul,

19/03/2014 10:10:30 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 21. Kendala terkait dengan tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi

19/03/2014 10:10:54 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 22. Seperti penolakan badan publik untuk memberikan informasi, alasan pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.

19/03/2014 10:11:33 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 23. atau karena kelalaian badan publik dalam mempersiapkan informasi.

19/03/2014 10:12:03 WIB
Abdul baQi @abdadu

@SA_haramain @ibnupurna 24. Kemudian kerap terjadi sengketa antara badan publik dengan jurnalis saat membutuhkan informasi yang aktual

19/03/2014 10:12:30 WIB
Load Remaining (52)

Comment

No comments yet. Write yours!