0
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 1. Secara lebih lengkap, tujuan disahkannya UU KIP adalah untuk:
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 2. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 3. dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 6. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan;
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 7. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 8. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 9. Meningkatkan pengelolaan, pelayanan informasi Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 10. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan jaminan hak konstitusi warga negara utk informasi publik.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 11. Itu sebabnya setiap badan publik harus memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 12. Lembaga ini yang bertanggung jawab mengelola informasi badan publik
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 13. Undang-Undang No 14 tahun 2008 menjadikan peran Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (bakohumasda) sgt penting
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 14. Yaitu sebagai penyampai berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 15. Undang-Undang tersebut juga dikeluarkan dalam rangka mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 16. tentunya ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisen dan sesuai hukum
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 17. sehingga tiap kebijakan akan mudah diakses dan diawasi publik.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 18. Humas harus menjadi corong atau juru bicara pemerintah.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 19. tugasnya mengkomunikasikan segala pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 20. Namun tentu dilapangan, secara implementatif banyak kendala atau hambatan yang muncul,
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 21. Kendala terkait dengan tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 22. Seperti penolakan badan publik untuk memberikan informasi, alasan pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 23. atau karena kelalaian badan publik dalam mempersiapkan informasi.
Abdul baQi @abdadu
@SA_haramain @ibnupurna 24. Kemudian kerap terjadi sengketa antara badan publik dengan jurnalis saat membutuhkan informasi yang aktual
Load Remaining (52)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.