0
Tempo Institute @TempoInstitute
1-Pembatalan UU no 4 Th 2014 oleh MK undang kontroversi. Para hakim konstitusi gugurkan aturan yang menyangkut dirinya sendiri #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
2-Putusan ini justru semakin menunjukkan perlunya kriteria ketat mengenai calon hakim konstitusi demi menjaga kredibilitas MK. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
3-Pemerintah /DPR bisa upayakan lg perubahan ketentuan ttg calon hakim konstitusi lewat pengajuan rancangan undang-undang baru. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
4-Tentu, argumen hakim konstitusi yang masuk akal ketika membatalkan UU tentang MK itu bisa dipertimbangkan. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
5-Apalagi tujuan undang-undang tersebut sebetulnya bagus, yakni memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
6-UU itu sahkan Perpu No. 1/2013 ttg Revisi UU MK. Perpu ini lahir stelah Ketua MK Akil Mochtar ditangkap o/ KPK krn kasus suap #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
7-Akil, yang berlatar belakang sebagai politikus Partai Golkar, juga dijerat kasus narkotik dan pencucian uang. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
8-Para hakim konstitusi beralasan, antara lain, keadaan "kegentingan yg memaksa", sebagai dasar pembuatan perpu, tidak terpenuhi #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
9-Tp penilaian ini tak relevan krn DPR sdh tetapkan perpu tsb jd UU. Kalau DPR lihat perpu itu cacat hukum, tentu tak sahkannya #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
10-UU No. 4/2014 itu atur 3 hal pokok, yg semua digugurkan MK. pertama soal calon hakim MK tak jadi anggota parpol 7 th terakhir #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
11-Kedua, mekanisme seleksi yang melibatkan Komisi Yudisial. Ketiga, pengawasan melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
12-Mekanisme seleksi dan pengawasan hakim konstitusi yang melibatkan peran Komisi Yudisial mungkin bisa diperdebatkan. #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
13-UUD 1945 memang tidak mengatur pengawasan terhadap MK. Tapi KY jelas diberi wewenang oleh konstitusi #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
14-tidak hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung, tapi juga "wewenang lain untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim". #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
15-Hakim konstitusi bisa masuk dalam pengertian "hakim" karena MK diatur dalam bab yang sama mengenai "Kekuasaan Kehakiman". #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
16-Jg soal kriteria calon hakim MK. Keliru bila para hakim MK lihat syarat yg ketat itu sbg stigmatisasi thdp anggota parpol #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
17-Aturan ini juga tak bs dianggap langgar hak warga negara krn pengurangan hak u/ jd calon hakim konstitusi itu sementara #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
18-Realitasnya, afiliasi terhadap parpol mengganggu wibawa hakim MK yg banyak menangani kasus pemilihan kepala daerah #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
19-Hakim MK telah tutup peluang buat memperbaiki dirinya sendiri. Itu sebabnya, solusi tetap harus dicari demi membenahi MK #TajukTempo
Tempo Institute @TempoInstitute
20-misalnya dengan mengoreksi lagi Undang-Undang MK, bahkan jika perlu merevisi konstitusi. #TajukTempo

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.