Bunglon Politik !

Untuk membela kepentingannya. Pendapat mereka soal hukum bisa berubah2 sesuai kepentingan politik sesaat. Menurut saya, ini tdk sehat
0
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
1. Saya berpendapat bhw putusan uji UU Pilpres yg diajukan Efendi Ghazali berpotensi menimbulkan krisis legitimasi bagi Presiden terpilih
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
2. Masalahnya terletak pada keganjilan putusan MK. Pasal2 UU Pilpres yg diuji EG telah dinyatakan bertentangan dg UUD45
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
3. MK juga menyatakan bahwa pasal2 tsb tidak punya kekuatan hukum yg mengikat. Tapi baru berlaku utk Pemilu 2019 dst
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
4. Untuk Pilpres 2014 pasal2 yg sdh dinyatakan bertentangan dg UUD45 & tdk punya kekuatan hkm mengikat itu msh sah utk digunakan
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
5. Putusan MK itu problematik dan itulah sebabnya saya katakan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
6. A Hakim G Nusantara menyanggah pendapat saya. Potensi krisis legitimasi bagi Presiden terpilih, katanya tdk mungkin
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
7. Sebab menurut A Hakim, partai2 papan atas menerima putusan MK tsb. Maksudnya tentu PDIP, Golkar dan PD. Jd krisis legitimasi takkan ada
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
8. Saya hanya ingin ingatkan bahwa siapa yg jamin sikap partai2 papan atas itu takkkan berubah, ketika nanti capres mereka kalah dlm Pilpres
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
9. Partai2 papan atas yg disebut A Hakim itu lebih banyak bicara atas dasar kepentingan, lebih dari pertimbangan apapun.
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
10. Mereka bukan melihat kepada hukum untuk dijadikan acuan dalam berindak
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
11. Mereka putuskan dulu kepentingan mereka apa, baru kemudian carikan "payung" hukum untuk menjustifikasinya
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
12. Saya ingat peristiwa tahun 1998 ketika saya menangani proses berhentinya Presiden Suharto
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
13. Saya gunakan UUD 45 dan TAP2 MPR sbg prosedur konstitusional untuk mempercepat Presiden Suharto berhenti
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
14. Saya gunakan sandaran konstitusional yg sama untuk lantik Wapres Habibie jd Presiden gantikan Suharto
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
15. Waktu itu ahli hukum andalan PDIP adalah Prof Dr Dimyati Hartono
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
16. Tiap hari ketika itu Dimyati memaki saya dan mengatakan cara Suharto berhenti tidak sah
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
17. Prof Dimyati juga katakan Yusril itu ngawur mengenai status BJ Habibie
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
18. Menurut Prof Dimyati, status Habibie bukanlah Presiden walaupun dia menggantikan Suharto
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
19. Sebab katanya UUD45 mengatakan jk presiden mangkat, berhenti atau tdk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dia digantikan oleh..
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
20...Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
21. Jadi ketika Wapres Habibie menggantikan Presiden Suharto yg berhenti, statusnya bukan sbg Presiden tapi tetap Wapres saja
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
22. Saya berdebat sengit dengan Prof Dimyati. Tapi beliau tetap ngotot dengan pendapatnya. Saya pikir, sudahlah. Aggree in disaggree saja
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
23. Setelah Habibie, maka Gus Dur jadi Presiden dan Megawati jadi Wakil Presiden
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
24. Thn 2001 mulai gonjang ganjing Gus Dur diberi memorandum I dan II oleh DPR. MPR diminta adalah sidang istimewa
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
25. Suatu hari saya berpapasan jalan dengan Prof Dimyati di lobby Hotel Hilton atau Hotel Sultan sekarang
Load Remaining (25)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.