"Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali" by @YusrilIhza_Mhd

society law
0
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
1. Saya berpendapat bhw putusan uji UU Pilpres yg diajukan Efendi Ghazali berpotensi menimbulkan krisis legitimasi bagi Presiden terpilih
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
2. Masalahnya terletak pada keganjilan putusan MK. Pasal2 UU Pilpres yg diuji EG telah dinyatakan bertentangan dg UUD45
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
3. MK juga menyatakan bahwa pasal2 tsb tidak punya kekuatan hukum yg mengikat. Tapi baru berlaku utk Pemilu 2019 dst
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
4. Untuk Pilpres 2014 pasal2 yg sdh dinyatakan bertentangan dg UUD45 & tdk punya kekuatan hkm mengikat itu msh sah utk digunakan
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
5. Putusan MK itu problematik dan itulah sebabnya saya katakan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
6. A Hakim G Nusantara menyanggah pendapat saya. Potensi krisis legitimasi bagi Presiden terpilih, katanya tdk mungkin
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
7. Sebab menurut A Hakim, partai2 papan atas menerima putusan MK tsb. Maksudnya tentu PDIP, Golkar dan PD. Jd krisis legitimasi takkan ada
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
8. Saya hanya ingin ingatkan bahwa siapa yg jamin sikap partai2 papan atas itu takkkan berubah, ketika nanti capres mereka kalah dlm Pilpres
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
9. Partai2 papan atas yg disebut A Hakim itu lebih banyak bicara atas dasar kepentingan, lebih dari pertimbangan apapun.
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
10. Mereka bukan melihat kepada hukum untuk dijadikan acuan dalam berindak
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
11. Mereka putuskan dulu kepentingan mereka apa, baru kemudian carikan "payung" hukum untuk menjustifikasinya
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
12. Saya ingat peristiwa tahun 1998 ketika saya menangani proses berhentinya Presiden Suharto
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
13. Saya gunakan UUD 45 dan TAP2 MPR sbg prosedur konstitusional untuk mempercepat Presiden Suharto berhenti
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
14. Saya gunakan sandaran konstitusional yg sama untuk lantik Wapres Habibie jd Presiden gantikan Suharto
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
15. Waktu itu ahli hukum andalan PDIP adalah Prof Dr Dimyati Hartono
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
16. Tiap hari ketika itu Dimyati memaki saya dan mengatakan cara Suharto berhenti tidak sah
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
17. Prof Dimyati juga katakan Yusril itu ngawur mengenai status BJ Habibie
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
18. Menurut Prof Dimyati, status Habibie bukanlah Presiden walaupun dia menggantikan Suharto
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
19. Sebab katanya UUD45 mengatakan jk presiden mangkat, berhenti atau tdk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dia digantikan oleh..
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
20...Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
21. Jadi ketika Wapres Habibie menggantikan Presiden Suharto yg berhenti, statusnya bukan sbg Presiden tapi tetap Wapres saja
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
22. Saya berdebat sengit dengan Prof Dimyati. Tapi beliau tetap ngotot dengan pendapatnya. Saya pikir, sudahlah. Aggree in disaggree saja
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
23. Setelah Habibie, maka Gus Dur jadi Presiden dan Megawati jadi Wakil Presiden
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd
24. Thn 2001 mulai gonjang ganjing Gus Dur diberi memorandum I dan II oleh DPR. MPR diminta adalah sidang istimewa
Load Remaining (26)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.