Salah Alamat! Menuntut Kenaikan DBH (Dana Bagi Hasil) Ke SKK Migas

SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas kerap dituntut untuk menaikan besaran dana bagi hasil untuk daerah. padahal dilihat dari kemenangannya, SKK Migas tidak memeiliki kewenangan mengenai hal itu. #SKKMigas #DBH #Migas
esdm bagi migas SKK dbh
0
SKK Migas @HumasSKKMigas
Industri hulu migas kerap dituntut menaikkan besaran dana bagi hasil migas utk daerah. Tepatkah tuntutan ini dialamatkan ke SKK Migas&KKKS?
SKK Migas @HumasSKKMigas
SKK Migas&KKKS bekerja eksplorasi&produksi migas. Bagi hasil memang dikenal pd proses ini. Tp, bukan distribusi penerimaan negara utk daerah
SKK Migas @HumasSKKMigas
Tp bagi hasil migas dlm lingkup pelaksanaan Kontrak, yaitu pembagian lifting migas (produksi migas yg terjual) antara pemerintah & KKKS
SKK Migas @HumasSKKMigas
Tugas SKK Migas & KKKS selesai stlh lifting migas berhasil dikomersialisasikan dan uang yg dihasilkan disalurkan ke rekening pemerintah
SKK Migas @HumasSKKMigas
Hasil bisnis ini disetorkan langsung ke negara melalui rekening Menteri Keuangan. Jd tdk ada uang yg mampir ke rekening SKK Migas
SKK Migas @HumasSKKMigas
Bagi hasil yg disorot daerah adlh bagi hasil pd tahap selanjutnya yaitu pemerintah membagi dana yg diterima dr industri hulu migas kpd pemda
SKK Migas @HumasSKKMigas
Kementerian ESDM akan menggunakan laporan lifting per prov/kab utk pembanding dan alat kontrol evaluasi lifting per daerah penghasil
SKK Migas @HumasSKKMigas
Stlh proses review & evaluasi, Kementerian ESDM akan mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM ttng alokasi lifting per daerah penghasil migas
SKK Migas @HumasSKKMigas
Kementerian Keuangan akan memverifikasi laporan lifting dr SKK Migas utk memastikan uang yg diterima sama dgn laporan SKK Migas
SKK Migas @HumasSKKMigas
Bila laporan itu sdh terverifikasi, maka Kementerian Keuangan akan melakukan perhitungan penerimaan negara bersih per Kontraktor KKS
SKK Migas @HumasSKKMigas
Laporan penerimaan negara bersih per KKKS dgn laporan lifting per daerah penghasil dr Kementerian ESDM diolah Kementerian Keuangan
SKK Migas @HumasSKKMigas
Lalu diperoleh Dana Bagi Hasil yg dialokasikan kpd Pemerintah Pusat & Pemda. Pengalokasian ini ada dlm Surat Keputusan Menteri Keuangan
SKK Migas @HumasSKKMigas
Dasar pembagian persentase dana bagi hasil migas adlh UU No. 33 thn 2004 ttng Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemda
SKK Migas @HumasSKKMigas
Regulasi ini mengatur bahwa penerimaan minyak bumi stlh dikurangi pajak & pungutan lain, dibagi 84,5% utk pemerintah pusat & 15,5% utk pemda
SKK Migas @HumasSKKMigas
Dari angka 15,5% ini, sebesar 0.5 persen dialokasikan utk menambah anggaran pendidikan dasar pd daerah bersangkutan
SKK Migas @HumasSKKMigas
Lalu 15%: 3% utk provinsi; 6% utk kabupaten/kota penghasil; 6% utk kabupaten/kota lainnya dlm provinsi yg bersangkutan
SKK Migas @HumasSKKMigas
Khusus penerimaan gas bumi, pembagiannya adlh 69,5% utk pemerintah pusat 30,5% utk pemda. Dmn 0,5% utk pendidikan dasar daerah trsbt
SKK Migas @HumasSKKMigas
Sisanya sebesar 30% dibagi dgn rincian 6% utk provinsi; 12% utk kabupaten/kota penghasil; dan 12% utk kabupaten/kota lain
SKK Migas @HumasSKKMigas
Jadi, SKK Migas & KKKS tdk berwenang mengelola pembagian dana ke daerah. Dan tiap instansi pemerintah, bekerja berdasarkan UU yg berlaku
SKK Migas @HumasSKKMigas
Aspirasi utk meningkatkan bagi hasil perlu dihargai. Tp jgn mengganggu kegiatan operasi yg mengancam penerimaan negara & daerah trsbt

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.