1
Seno @SuluhNitisara
ada seorang teman mengeluhkan kondisi birokrasi di Provinsi Banten yang sudah mirip kerajaan atau menganut sistem "monarki"
Seno @SuluhNitisara
tidak hanya di pemerintahan provinsi tetapi berlangsung juga di pemerintahan kota dan kabupaten yang ada di Bante..
Seno @SuluhNitisara
tentunya akan mengundang perdebatan akan boleh tidaknya menerapkan nepotisme dalam pemilihan kepala daerah dengan alasan demi keberlanjutan
Seno @SuluhNitisara
sejak Ratu Atut menjadi gubernur, pembangunan kekuasaan monarki seperti menemukan momentumnya.. tak tanggung2 hampir semua posisi terisi
Seno @SuluhNitisara
Gubernur, Bupati, Walikota, DPR RI dan DPRD telah diisi oleh anggota keluarga sang Gubernur Banten yang disokong oleh ayahandanya..
Seno @SuluhNitisara
semua tau siapa sang Ayahanda gubernur Banten, beliau sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya adalah "Gubernur Jenderal" Banten..
Seno @SuluhNitisara
tangan dingin sang gubernur jenderal mampu membungkam perlawanan lawan2 politik maupun lawan2 bisnis keluarga sang gubernur jenderal
Seno @SuluhNitisara
dibelakang layar, sang gubernur jenderal telah bertransformasi menjadi sosok yang demikian dihormati, dikagumi sekaligus ditakuti
Seno @SuluhNitisara
jangan harap bisa memenangkan tender di banten bagi pengusaha luar banten kecuali mendapat restu dari sang gubernur jenderal
Seno @SuluhNitisara
kalangan pengamat menilai model kepemimpinan yang diterapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bercorak ‘monarki’
Seno @SuluhNitisara
hingga kini belum ada kekuatan yang bisa menghancurkan kokohnya dinding yang dibangun rapat-rapat oleh Gubernur paling cantik itu
Seno @SuluhNitisara
rezim penguasa Banten dari tingkat Propinsi sampai Kabupaten adalah bukti nyata bahwa demokrasi hanya milik segelintir elit dan golongan
Seno @SuluhNitisara
partai politik yang ada di sana bukannya malah menciptakan perimbangan kekuatan terhadap kebijakan rezim banten
Seno @SuluhNitisara
bisanya justru malah semakin memperparah keadaan dengan melakukan politik transaksional yang memalukan dan menodai demokrasi
Seno @SuluhNitisara
sejak tahun 2001 sampai 2011, Banten tidak mengalami kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang seumuran
Seno @SuluhNitisara
banten sebagai provinsi muda belia rapornya banyak yang merah! yg paling nyata dalam hal ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Seno @SuluhNitisara
tahun 2001, IPM Banten sebesar 65,3%. dan pada tahun 2009 mencapai 70,6%. data statistik ini memang menunjukkan kemajuan yg signivikan
Seno @SuluhNitisara
namun jika dibandingkan dengan hasil yang diraih propinsi lain, maka nasib IPM Banten sungguh sangat menyesakkan dada...
Seno @SuluhNitisara
kesenjangan sosial, pengangguran dan premanisme tumbuh subur tak tersentuh oleh mekanisme pembangunan Banten
Seno @SuluhNitisara
KKN sudah mendarah daging di lingkungan birokrasi Banten dan Partai Politik adalah kawan setia Birokrasi yang korup!
Seno @SuluhNitisara
Birokrasi banten dan partai politik berbagi kekuasaan dengan cara-cara licik memangkas dana-dana sosial seperti BOS dan BLT
Seno @SuluhNitisara
data Kementerian dalam Negeri, Banten menempati posisi ke-5 dari 7 propinsi hasil pemekaran selama periode 1999-2009 dengan skor 44,57
Seno @SuluhNitisara
Banten hanya unggul satu tingkat dari propinsi Papua Barat yang menempati juru kunci dengan skor 24,99
Seno @SuluhNitisara
selain itu ternyata propinsi Banten merupakan salah satu propinsi yang memiliki catatan korupsi terbesar di Indonesia
Load Remaining (40)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.