0
Kicau Bebas @KicauBebas
1. Pembahasan UU Desa dimulai pada tahun 2006 & baru disahkan pada tahun 2013. Artinya butuh waktu 7 tahun untuk mensahkan UU Desa. #UUDesa
Kicau Bebas @KicauBebas
2. Beberapa poin krusial dlm pembahasan UU Desa ini adl soal aturan keuangan desa & pola pengawasan dalam pemerintahan desa. @Kh_UmamWiranu
Kicau Bebas @KicauBebas
3. UU Desa ini terdiri dari 16 Bab, dan 121 pasal yang akan mengubah cara pandang mengenai pembangunan bangsa. @budimandjatmiko @PriyoBudiS
Kicau Bebas @KicauBebas
4. Selama ini, pembangunan desa seringkali terabaikan karena cara pandang pembangunan yang selalu dimulai dari kota.
Kicau Bebas @KicauBebas
5. Selain itu, pembangunan desa selama ini cenderung mengikuti program yang sudah dicanangkan pemerintah kabupaten/kota. #UUDesa
Kicau Bebas @KicauBebas
6. Hal ini menyebabkan banyak hal yang dibutuhkan oleh desa justru tidak terakomodir dalam program yang dicanangkan pemerintah. #UUDesa
Kicau Bebas @KicauBebas
7. Untuk itu, melalui UU Desa ini, desa diharapkan bisa lebih mandiri & menentukan sendiri pola pembangunan yg akan dijalankan. @EDIRAHMATKA
Kicau Bebas @KicauBebas
8. Melalui UU Desa ini, desa dpt mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan dengan anggaran yang berasal dari APBN.
Kicau Bebas @KicauBebas
9. Setiap desa akan menerima dana pembangunan desa dari APBN sbsr 10 % dari dana perimbangan yg diterima oleh Kab/kota stl dikurangi DAK.
Kicau Bebas @KicauBebas
10. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap desa akan menerima dana sekitar Rp 700 juta untuk setiap desa per tahunnya dari APBN.
Kicau Bebas @KicauBebas
11. Selain dana dari APBN, Desa jg memungkinkan mndpt dana dari APBD Prov, Kab/Kota yg besarnnya sesuai dgn kondisi keuangan masing2 daerah.
Kicau Bebas @KicauBebas
12. UU Desa ini jg semakin memperkuat posisi perangkat desa. Mrk akan mendapatkan gaji bulanan & berbagai tunjangan spt tunjangan kesehatan.
Kicau Bebas @KicauBebas
13. Selama ini, perangkat desa tdk pernah mendapatkan gaji dr pemerintah. Mereka hanya mendapat gaji dr sistem bengkok & belas kasih warga.
Kicau Bebas @KicauBebas
14. Meski demikian, UU ini dijamin tdk akan memangkas kewenangan kepala daerah terhadap kepala desa. @rizaledy @eddycahyono @liyamomspreneur
Kicau Bebas @KicauBebas
15. Kepala desa ttp hrs mengikuti seluruh aturan & kebijakan yg dikeluarkan oleh kepala daerah yg mrpk perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Kicau Bebas @KicauBebas
16. Selain itu, utk mengawasi penggunaan keuangan desa, UU Desa mengatur tentang pembentukan DPR di tingkat desa. @WidyaRakaS @GamawanFauzi
Kicau Bebas @KicauBebas
17. DPR tingkat desa tersebut bernama BPD (Badan Perwakilan Desa) yg beranggotakan sekitar 9 orang perangkat desa. @PDemokrat @PDIPerjuangan
Kicau Bebas @KicauBebas
18. Dengan dibentuknya BPD mk akan ada keseimbangan pemerintah desa. Selain itu, BPD ini dibentuk utk mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Kicau Bebas @KicauBebas
19. Shg diharapkan pengelolaan pemerintahan & keuangan desa bisa dilakukan dengan transparan dan dpt dipertanggungjawabkan. @Indonesiaku_U19
Kicau Bebas @KicauBebas
20. Hal lain yg diatur dalam UU Desa ini adl soal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BU ini dididrikan atas kesepakatan & musyawarah desa.
Kicau Bebas @KicauBebas
21. Dengan keberadaan badan usaha ini, maka desa bisa melakukan swakelola daerahnya sesuai potensi ekonomi yang dimiliki. @IkhsanModjo
Kicau Bebas @KicauBebas
22. Desa bisa menentukan jenis usaha apa saja yang akan dijalankan seperti usaha pertanian, perikanan atau pariwisata. @fizfirmanzah
Kicau Bebas @KicauBebas
23. Hasil dari BUM Desa ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa. @Ignastherry
Kicau Bebas @KicauBebas
24. Selain itu, dpt juga diperuntukkan utk memberi bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah sosial, bansos atau kegiatan dana bergulir.
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.