Wewenang KPI oleh @remotivi

Chirpified
0
Remotivi @remotivi

Mengajak @protespublik menyuarakan ini 》Petisi: KPI, bekerjalah! Hukum stasiun TV pengabdi partai politik! http://t.co/kMvwRPVepi

17/12/2013 20:52:22 WIB
Remotivi @remotivi

Bginilah cara bpikir elit politik kbnykan. Paksa KPI bkerja dgn ttd petisi http://t.co/kMvwRPVepi ini! http://t.co/EIEKkGztKj

17/12/2013 20:45:30 WIB
Expand pic
Remotivi @remotivi

Halo, @farisemha. UU Penyiaran blm direvisi sejak berlakunya pd 2002. Kewenangan KPI, oleh upaya asosiasi industri TV, dikecilkan dlm UU tsb

17/12/2013 21:23:30 WIB
Remotivi @remotivi

Skrg, UU Penyiaran sdg dlm usaha direvisi. Sdktnya ada 2 versi draft revisi itu: DPR dan pemerintah. @farisemha

17/12/2013 21:25:12 WIB
Remotivi @remotivi

Draft revisi versi pemerintah sgt jauh dr ide melindungi publik. Sdgkan draft versi DPR sgt baik dan progresif. @farisemha

17/12/2013 21:26:01 WIB
Remotivi @remotivi

Kewenangan tertinggi KPI adl pemberhentian program selama sementara. @farisemha

17/12/2013 21:29:26 WIB
Remotivi @remotivi

Jg, KPI bs mberikan rekomendasi kpd pemerintah tiap stasiun TV hendak mperpanjang ijin tiap 10 thn. @farisemha

17/12/2013 21:30:15 WIB
Remotivi @remotivi

Nanti kami taruh di situs kami ya. RT @bestarizain: @farisemha Wah, jadi pingin lihat draft RUU penyiaran ini. Belum bisa di share yah #hehe

17/12/2013 21:35:40 WIB
Remotivi @remotivi

Yg punya pemerintah berbahaya! RT @RanchaBelnevan: @bestarizain @farisemha saya punya dari dosen sy, ada juga DIM yg diajukan pemerintah.

17/12/2013 21:37:28 WIB
Remotivi @remotivi

Benar. Mkhawatirkan. RT @bestarizain: saya denger banyak penggunaan kata "pemerintah" menggantikan kata negara ya di draft milik pemerintah?

17/12/2013 21:42:16 WIB
Remotivi @remotivi

Perhatian ke revisi UU sgt penting. Kami sndiri trlalu kecil utk sanggup mengawal semua hal. Publik hrs aktif. :) @farisemha @bestarizain

17/12/2013 21:39:44 WIB
Remotivi @remotivi

Pemerintah seakan hendak mengontrol masyarakatnya. Jd dejavu Orde Baru nih. :(( @bestarizain @RanchaBelnevan @farisemha

17/12/2013 21:43:13 WIB
Remotivi @remotivi

Cth usulan pemerintah: mengganti TVRI dr lembaga penyiaran publik ke lembaga penyiaran pemerintan. TVRI mau dikuasai. @bestarizain

17/12/2013 21:44:58 WIB
Remotivi @remotivi

KPI jg hendak dikerdilkan mjd KPIS (komisi pengawasan isi siaran). Perannya disunat hngga hanya urus konten, tdk izin dllnya. @bestarizain

17/12/2013 21:45:58 WIB
Remotivi @remotivi

RT @RanchaBelnevan: ga sepenuhnya mengganti, terlalu kasar. tp menambahkan kata, 'dikelola oleh pemerintah' misalnya

17/12/2013 21:48:11 WIB
Remotivi @remotivi

Pemerintahlah yg nantinya bkuasa berikan izin. Pdhl, fungsinya KPI adl sama sprti KPK, yg bersifat independen & mwakili publik @bestarizain

17/12/2013 21:50:25 WIB
Remotivi @remotivi

100! :) RT @farisemha: semangat awal UU Penyiarannya ilang dong ya kalau balik lg semuanya ke pemerintah, apa artinya ada komisi independen.

17/12/2013 21:52:42 WIB
Remotivi @remotivi

Ada bnyk: UU Penyiaran, P3SPS, & PKPU. RT @baralintar: kalau iklan-iklan parpol yang menghegemoni akhir akhir ini apa ga ada regulasinya?

17/12/2013 21:57:21 WIB
Remotivi @remotivi

Selain aturan, utk produk jurnalistik, hrs tunduk atas UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. @baralintar

17/12/2013 21:58:13 WIB
Remotivi @remotivi

KPU urusannya ke parpol, sdg DP tdk bs. RT @elwielwi: selain KPI, harusnya KPU & Dewan Pers juga bisa kan jerat iklan politik di tv?

17/12/2013 22:03:46 WIB
Remotivi @remotivi

Dewan Pers hanya berurusan dgn masalah/produk jurnalistik. Itu pun cenderung pasif: menunggu pengaduan. @elwielwi

17/12/2013 22:04:48 WIB
Remotivi @remotivi

Tdk, krn wewenangnya diamputasi di UU Penyiaran RT @Tfuny: KPI sbnernya punya wewenang u/ mcabut izin siaran yg melanggar peraturan gak sih?

17/12/2013 22:08:04 WIB
Remotivi @remotivi

RT @baralintar: iseng liat P3SPS: Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilu/Pemilukada

17/12/2013 22:05:48 WIB
Remotivi @remotivi

KPI hanya bs mberi rekomendasi kpd pemerintah. Stasiun TV/radio yg punya catatan buruk, bs jd halangan u/ diberikan prpanjangan izin @Tfuny

17/12/2013 22:09:19 WIB
none of ur business @NadiaShifa

PP No 50 th 2005 Pasal 33 jelas mencantumkan ttg kepemilikan silang. Wewenang siapa nih min utk menindak para konglomerat media? @remotivi

17/12/2013 22:12:37 WIB
Load Remaining (22)

Comment

No comments yet. Write yours!