1
Denny Indrayana @dennyindrayana
1. Permisi, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan terkait pemberian remisi kepada terpidana korupsi. Agar semuanya jelas. #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
2. Sebelum berposisi sebagai staf khusus presiden atau wamenkumham, posisi hukum saya jelas: menolak remisi diobral bagi koruptor #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
3. Di hari pertama menjabat wamenkumham, setelah dilantik, hal pertama yang saya dan menkumham putuskan adalah pengetatan #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
4. Kami sepakat,pengetatan hak2 napi harus dilakukan bagi kejahatan luar biasa seperti korupsi, teroris, bandar narkoba & sejenisnya #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
5. kebijakan pengetatan segera mendapatkan tantangan & kritikan dari berbagai kalangan yang merasa dirugikan. dianggap melanggar HAM #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
6. Kebijakan pengetatan juga dianggap tidak berdasar hukum, serta melanggar aturan perundangan UU Pemasyarakatan dan PP terkait #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
7. Kami jalan terus karena meyakini ini kebijakan benar yg telah dikaji mendalam serta sesuai dng agenda pemberantasan korupsi #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
8. Interpretasi atas UU dan PP memang beraneka ragam, tetapi kami meyakini cukup alasan untuk kebijakan pengetatan #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
9. Kami tetap mendasarkan UU Pemasyarakatan dan PP 28/2006 yang telah memberi syarat lebih ketat untuk hak napi tertentu #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
10. Ada yang menyarankan ubah UU Pemasyarakatan, terbitkan perpu ataupun ubah dulu PP-nya. Semua membayangkan politik akan mendukung #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
11. Faktanya politik hukum antikorupsi tidaklah seindah itu. Buktinya seringkali muncul pemikiran melemahkan bahkan membubarkan KPK #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
12. Maka, sambil menjalankan kebijakan pengetatan, secara paralel, kami juga merancang perubahan PP 28?2006 terkait hak2 napi #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
13. Spt sudah diduga, atas kebijakan pengetatan, penolakan datang dari brbgai penjuru, saya bahkan sempat diusir dari Komisi III DPR #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
14. Beberapa terpidana korupsi kemudian mengajukan gugatan pembatalan pembebasan bersyarat mereka ke PTUN Jakarta #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
15. Para terpidana korupsi menggunakan jasa advokat Yusril Ihza Mahendra. Kami beradu argumentasi. PTUN memenangkan gugatan mereka #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
16. Kami tidak menyerah, mengajukan banding. Kami tetap meyakini bahwa kebijakan pengetatan adalah benar & sesuai agenda antikorupsi #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
17. Namun, putusan PTUN yang mengalahkan kebijakan pengetatan itu tentu saja berdampak signifikan atas dasar hukum kebijakan kami #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
18. Salah satu argumentasi putusan adalah dasar hukum kebijakan tidak ada. Maka, kami fokus merevisi PP 28/2006 tentang hak2 napi #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
19. Draft perubahan PP 28/2006 sudah kami siapkan mengajak KPK, ICW, BNN dan instansi terkait lain untuk mendiskusikannya. #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
20. Sayangnya, merubah PP, sebagaimana sudah kami duga, tidaklah sebentar. Saat ini draft tsb masih mendapatkan masukan polri #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
21. Maka, untuk 17-an kali ini, aturan remisi masih menggunaklan PP 28 Tahun 2006, dengan syarat dan ketentuan pemberian #remisi yg lama
Denny Indrayana @dennyindrayana
22. Kami sendiri masih menerapkan kebijakan pengetatan, namun syarat dasar hukum sebagaimana semangat putusan PTUN belum berubah #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
23. Itu sebabnya, remisi masih dinikmati terpidana korupsi. karena perubahan syarat dan tata caranya dengan PP baru belum berlaku #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
24. Dalam draft PP yang baru, syarat dan tata cara remisi akan jauh lebih ketat. Misalnya hanya diberikan untuk justice collaborator #remisi
Denny Indrayana @dennyindrayana
25. Di samping mempersiapkan perubahan PP, kemenkumham juga sedang mereview seluruh SOP terkait hak2 napi, termasuk pemberian #remisi
Load Remaining (17)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.