2
Suara Rakyat @TrioMacan2000
1. Mengenai korupsi Badan Anggaran DPR, timbulnya suap dan korupsi ini disebabkan adanya kesepakatan bhw setiap anggota Banggar dapat jatah
Suara Rakyat @TrioMacan2000
2. Setiap anggota Banggar DPR dapat 2 kali jatah alokasi anggaran dalam 1 tahun. Masing2 100 miliar saat bahas APBN. @KPK_RI @marzukialie_MA
Suara Rakyat @TrioMacan2000
3. Dan masing2 50 miliar saat pembahasan APBNP (biasanya Maret - Juni). Seluruhnya sekarang dikelola oleh Ketua & Bendahara Fraksi. @KPK_RI
Suara Rakyat @TrioMacan2000
4. Disamping itu, masing2 ketua dan wakil ketua banggar serta ketua2 fraksi juga mendapatkan alokasi jatah anggaran 250 miliar / orang
Suara Rakyat @TrioMacan2000
5. Sedangkan Pimpinan DPR dapat alokasi anggaran 300 miliar / orang. Utk masa pembahasan APBNP, jatah mereka adalah 50% dari jatah APBN
Suara Rakyat @TrioMacan2000
6. Tentu saja anggaran tsb harus dikonversi menjadi proyek pusat atau daerah dulu sesuai maunya pengusaha yg beli /menyuap &K/L atau daerah
Suara Rakyat @TrioMacan2000
7. Secara ringkas mari kita hitung berapa besar jatah anggaran yang dialokasikan utk masing2 fraksi dan secara total.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
8. Dari hasil total jumlah alokasi anggaran DPR itu, nanti kita kalikan 5-10% fee yang biasanya disuapkan kepada para ketua/bendahara fraksi
Suara Rakyat @TrioMacan2000
9. Pertama kita hitung dulu jumlah anggota Badan Anggaran DPR. Menurut data terakhir 87 orang. Kita kurangi 4 (pimpinan) = 83 orang Banggar
Suara Rakyat @TrioMacan2000
10. Maka, setiap masa pembahasan APBN (berakhir 31 Okt) setiap angta Banggar dapat alokasi anggaran 100 miliar. Total = 8.3 triliun.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
11. Lalu pimpinan Banggar yang berjumlah 4 orang dapat masing 250 miliar = 1 triliun. Pimpinan Fraksi 9 orang x 250 M = 2,250 triliun
Suara Rakyat @TrioMacan2000
12. Pimpinan DPR berjumlah 5 orang dapat alokasi 300 M x 5 = 1.5 triliun. Skrg hitung totalnya = 8.3 + 1 + 2,250 + 1.5 T = 13.5 Triliun
Suara Rakyat @TrioMacan2000
13. Jatah anggaran Optimalisasi DPR utk setiap pembahasan APBN = 13.5 triliun. kalikan dgn harga standar patokan fraksi 5% = 675 miliar
Suara Rakyat @TrioMacan2000
14. Uang sebesar min Rp. 675 miliar setiap tahun harus disetor para pengusaha ke semua (9) fraksi jika ingin membeli alokasi anggaran tsb
Suara Rakyat @TrioMacan2000
15. Kenapa kita sebut minimal 675 miliar ? Karena harga jual ke pengusaha tentu tdk bisa 5%. Ada fee penjual yg bervariasi antara 0.5 - 3%
Suara Rakyat @TrioMacan2000
16. Para penjual atau broker anggaran jatah fraksi ini adalah para staf fraksi, staf anggota DPR atau kaki tangan yg dipercaya amanah
Suara Rakyat @TrioMacan2000
17. Atas jasa mereka (broker anggaran ini), mereka bisa menentukan sendiri besaran fee. Pokoknya 5% harus setor ke Fraksi. Sisanya? Ambil !
Suara Rakyat @TrioMacan2000
18. Jadi kalau ada kenalan/kerabat anda yg bekerja sbg staf di DPR dan kaya raya, mungkin dia adalah salah satu broker jual beli anggaran
Suara Rakyat @TrioMacan2000
19. Setelah masa pembahasan APBN selesai, pada bulan april - juni setiap tahun ada pembahasan APBNP. Jatah fraksi adalah 50% dari jatah APBN
Suara Rakyat @TrioMacan2000
20. Singkatnya jatah fraksi dari APBNP adalah 13.5 Triliun x 50% = Rp. 6.75 trilun. Setelah dijual, 9 fraksi total dapat Rp. 337.5 miliar
Suara Rakyat @TrioMacan2000
21. Jadi dalam setahun, 9 fraksi di DPR sdh pasti dapat uang setoran suap dari jualan anggaran jatah fraksi = 675 + 337.5 = 1.012 miliar !
Suara Rakyat @TrioMacan2000
22. Dgn kata lain, setiap tahun, DPR kita korupsi lebih 1 triliun melalui anggaran dana optimalisasi !! @KPK_RI @dipoalam49 @Hatta_Rajasa
Suara Rakyat @TrioMacan2000
23. Bagaimana distribusi pembagian uang 1 triliun lebih hasil suap / fee jual beli anggaran itu diatur ? Begini aturan mainnya …

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.