Siapa Yang Ingin Menghancurkan Hukum & Demokrasi Indonesia? oleh @Widyarakas

Makin maraknya penolakan Perppu MK, menunjukkan ada agenda lain untuk kepentingan Parpol. Gimana caranya? Ikuti tweet ini. Terima kasih BACA JUGA ISU TERKAIT: 1. MK Tidak Berwenang Menguji Perppu oleh @Yusrilihza_Mhd ~ http://chirpstory.com/li/165029 2. Yusril: Untuk Apa Ada Sidang Etik MK? ~ http://bit.ly/199idhA Read More
0
Widya Raka @WidyaRakaS

Siang tweeps, gmana kabar? Mau curcol soal makin maraknya penolakan Perppu MK. Agenda penolakan makin gencar didengungkan.

25/10/2013 11:45:43 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Baik utk kepentingan MK jangka pendek atau jangka panjang. Krn bila penolakan disuarakan parpol, sangat bisa dipahami krn mereka dibatasi.

25/10/2013 11:53:00 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Krn dengan adanya perppu, tertutup kemungkinan menyusupkan orang parpol untuk menjadi hakim konstitusi kembali.

25/10/2013 11:53:42 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Alasan kedua kenapa ada penolakan, bisa jadi karena perppu keluar dari Pemerintahan @SBYudhoyono. Kalo keluar dari yang lain, akan berbeda.

25/10/2013 11:56:52 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Kita tahu, kritik thdp @SBYudhoyono belakangan makin keras. Sebagian malah dipaksakan. Delegitimasi @SBYudhoyono tengah digulirkan.

25/10/2013 11:57:56 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Ada upaya agar Presiden @SBYudhoyono berakhir 'hard landing' saat turun di 2014. Indikasinya sudah kuat.

25/10/2013 12:00:57 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Menurut saya, sayang jika penolakan disuarakan pengamat atau aktivis. Padahal, bila perpu tersebut ditolak, akan kembali pd kondisi semula.

25/10/2013 12:02:46 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Kondisi di mana MA, DPR, dan bahkan Presiden sekalipun, bisa main tunjuk saja hakim konstitusi tanpa melalui saringan panel ahli independen.

25/10/2013 12:28:11 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Kondisi di mana orang semacam Akil Mochtar bisa terpilih kembali. Dan itu sangat mengerikan bagi dunia hukum kita.

25/10/2013 12:31:11 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Bahkan suatu saat nanti, bisa saja enam hakim konstitusi berasal dari presiden bila partai presiden menguasai mayoritas di DPR.

25/10/2013 12:36:36 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Bagaimana mungkin? Gimana caranya? Begini sistematikanya: tiga hakim konstitusi ditunjuk langsung presiden, dan tiga lainnya dipilih DPR.

25/10/2013 12:40:15 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Dipilih di DPR, di mana partai presiden yang menang dan menguasai DPR, akan menentukan pemilihan tersebut, karena menguasai suara mayoritas.

25/10/2013 12:41:16 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Kita tahu jika ini terjadi, akan sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Dan yang terpenting, lagi-lagi, berbahaya pula bagi hukum kita.

25/10/2013 12:46:00 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Apa sebab? Krn Mahkamah Konstitusi menyidangkan sengketa hasil pemilu legislatif, pilpres, dan juga pemilukada yg tersebar di seluruh negeri

25/10/2013 12:48:27 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Nah, dengan materi yang tercantum dalam perppu, kondisi tersebut tidak akan terjadi karena anggota parpol tidak boleh jadi hakim konstitusi.

25/10/2013 12:50:38 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Kecuali sudah berhenti minimal tujuh tahun. Selain itu, pemilihan hakim konstitusi akan melalui saringan panel ahli independen.

25/10/2013 12:58:39 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Sehingga calon hakim konstitusi bisa diuji betul integritas, kapasitas, dan netralitasnya. Bukan lagi aktivis parpol berkedok hakim.

25/10/2013 13:01:58 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Makanya, bagi mereka yg menolak perppu ada baiknya membaca lagi secara cermat isi perppu tersebut. Jangan asal menolak.

25/10/2013 13:03:37 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Krn perppu itu tidak hanya mengantisipasi kondisi saat ini, melainkan juga kondisi ke depan.

25/10/2013 13:06:11 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Ingat, sebentar lagi akan ada 2 hakim konstitusi yg harus diganti; Akil Mochtar (mengundurkan diri) & Harjono (pensiun April 2014).

25/10/2013 13:16:43 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Jika pengganti Akil & Harjono terpilih dgn syarat & lewat mekanisme yg bisa dipertanggungjawabkan, akan cepat pulihakn kepercayaan publik.

25/10/2013 13:20:37 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Krn gimanapun dua hakim baru itu akan ikut memutuskan sengketa hasil Pemilu 2014 nanti. Posisi mereka langsung menentukan proses demokrasi.

25/10/2013 13:28:29 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Artinya, kalo tidak lewat saringan panel ahli independen, siapa yang akan berani menjamin mereka akan bersih dari intervensi partai politik.

25/10/2013 13:29:35 WIB
Widya Raka @WidyaRakaS

Nah, lucunya, niat baik itu dianggap para aktivis partai politik sebagai 'mengebiri kepentingan partai'. Lucu kan?

25/10/2013 13:32:57 WIB
Load Remaining (1)

Comment