0
MWA UI UM 2019 @mwauium
Selamat malam UI! Pada kesempatan ini kami akan menyajikan kajian yang telah kami siapkan.
MWA UI UM 2019 @mwauium
Kajian kali ini datang dari Superstaff Kajian dan Kebijakan MWA UI UM Daya Cipta S. (@dayacipta) mengenai #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
Adapun judul tulisannya adlh“Status Hukum Universitas Indonesia:Dari PTN hingga PTN-BH.Tinjauan Paradigma Tata Kelola Universitas” #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
Berikut kami coba merangkumnya , silahkan disimak :)
MWA UI UM 2019 @mwauium
1. Fokus utama tulisan ini adalah mengupas masalah yang berpusar di antara proses perubahan status hukum UI. #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
2. Universitas Indonesia ketika berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tidak mencari dana secara otonom karena dianggarkan APBN #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
3. Pertanggungjawaban tertinggi juga langsung ke Menteri. Kelemahan PTN adalah sulit mengatur keuangan dgn birokrasi sentralistis #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
4. Liberalisasi dikti di Indonesia mulai termanifestasi pada kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah setelah reformasi #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
5.Contohnya seperti: PP 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), UU Sisdiknas Tahun 2003, […]
MWA UI UM 2019 @mwauium
[…] SK Dirjen Dikti No. 28/DIKTI/Kep/2002 tentang penyelenggaraan program non-reguler di PTN, dll #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
6. UI sebagai BHMN ditetapkan pada PP 152 Tahun 2000, karena dianggap telah mampu mengembangkan kemandirian secara otonom #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
7. Artinya, segala penyelenggaraan pendidikan tinggi, kekayaan dan pegawai universitas tidak lagi menjadi tanggungan negara #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
8. Adapun UI memiliki kebijakan umum yg dirumuskan oleh pihak Majelis Wali Amanat (MWA), sebagai lembaga tertinggi di Universitas #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
9. Berlanjut dengan menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang merupakan perluasan dari status BHMN […]
MWA UI UM 2019 @mwauium
[…] yang tidak hanya diterapkan pada perguruan tinggi tapi juga pada tingkat pendidikan dasar dan menengah #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
10. Status hukum BHP diundangkan di UU No. 9 Tahun 2009. Tetapi, UU BHP tidak bertahan lama. #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
11. UU BHP dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena menyatakan bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator, bukan lagi regulator #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
12. Asumsinya, tanpa campur tangan pemerintah kemandirian lembaga pendidikan dapat terjaga #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
13. Setelah UU BHP dicabut, tata kelola pendidikan tinggi tidak lagi kembali ke PP 152 Tahun 2000, malah lahir PP 66 Tahun 2010, […]
MWA UI UM 2019 @mwauium
[…] adapun PP 6 Tahun 2010 merupakan perubahan atas PP 17 Tahun 2010 #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
14. PP 17 Tahun 2010 tidak lagi mengatur tentang tata kelola pendidikan karena sudah diatur di UU No.9 Tahun 2009 tentang BHP #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
15. Pada pasal 220a ayat 4 dinyatakan bhw UI, UGM, ITB, IPB, USU,UPI & UNAIR ditetapkan sbg PT yg diselenggarakan oleh pemerintah #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
16. Penetapan sebagai PT yang diselenggarakan oleh pemerintah ini memiliki masa transisi selama tiga tahun #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
17. Pada dasarnya terdapat perbedaan fundamental dari sisi tata kelola antara PT pemerintah dengan PT BHMN #StatusUI
MWA UI UM 2019 @mwauium
18. Pd perguruan tinggi pemerintah,  rektor yang diangkat menteri mewakili dan bertindak atas nama menteri untuk mengelola universitas [...]
Load Remaining (19)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.