0
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
23.Semoga penangkapan suap HGU di Buol jadi jalan menerabas pengungkapan pencurian, penggelapan, kongkalikong dunia agraria.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
22.Kebun sawit ledong di labuhan batu utara yg jelas2 di hutan lindung saja aman dari polisi, jaksa dan kpk. Yg ada rakyat dibunuh.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
21.Sayang laporan warga ke @KPK_RI soal kebun sawit di kawasan hutan yg dimiliki pengusaha hitam plus politisi belum jalan.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
20.@KPK_RI juga perlu teliti perkebunan sawit di hutan lindung, hutan produksi yg jelas-jelas ilegal. 1.5 juta hektar luasnya.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
19.dengan demikian, ini juga jalan merevisi dan batalkan SK HTI, HPH, Usaha Tambang yg sedang berkonflik dan korbankan nyawa rakyat.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
18.Kami pernah mengusulkan agar HGU yg bersengketa dilakukan audit legal, plus audit sosial dan ekonomi untuk revisi dan batalkan.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
17.Padahal, sertifikat yg terbukti lahir dari proses suap seharusnya batal. Tapi mana berani, membuka aib penyuapan sistematis.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
16.Anehnya, sampai sekarang BPN tidak pernah melakukan revisi atas penerbitan HGU bermaslah dg meninjau SK HGU. Alasannya: takut diPTUN!
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
15. Padahal, dg dibukanya risalah pemeriksaan tanah akan terkuak pelepasan hak yg tak tuntas dan riwayat HGU mengapa bisa terbit.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
14.Ketika masyarakat meminta risalah pemeriksaan tanah, kopian sertifikat HGU, peta HGU dg mudah dijawab "ini rahasia negara".
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
13.Ketika HGU kemudian bermasalah, tumpang tindih dg tanah masyarakat, aparat bisa lempar tanggung jawab. Silahkan ke pengadilan!
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
12.Untuk memuluskan semuanya ada tarif yg berlaku di tingkatan BPN dan Pemda. Jika tidak, bakal tak diproses.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
11.jika proses mulus maka akan keluar SK Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dg SK tsb sertifikat HGU dittd oleh kepala kantor BPN kab.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
11.Panitia B ini anggotanya BPN dan pemda yg hasilkan risalah pemeriksaan tanah Panitia B selanjutnya diproses ke Kanwil dan pusat
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
10. Setelah daftar, BPN membentuk panitia B untuk teliti berkas, gambar ukur dan lapangan serta kesamaan dg dihasilkan sebelumnya.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
9.Sebelum daftar HGU, perusahaan minta diukur terlebih tanahnya ke BPN Kantor atau wilayah sesuai dg luasannya. Ini rawan suap.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
8.HGU di atas 100 hektar sejak 2011 harus diurus hingga BPN pusat. Hampir semua HGU diatas 100, Mulailah perusahaan daftar di BPN Kab.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
7. Dg surat bukti pelepasan hak atau oper alih garapan tanah, plus izin2 yg disebut tadi pengusaha daftar hgu.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
6.Setelah bebaskan lahan, pengusaha mengurus izin usaha perkebunan, dan amdal, untuk mendapatkan ini juga rawan praktik suap.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
5.izin lokasi jika lahan di luar kawasan hutan, jika di lokasi APL dan Hutan Produksi yg Bisa Dikonversi perlu izin prinsip menhut.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
4.Tahapan itu adalah izin lokasi perkebunan yg dikeluarkan juga oleh bupati, izin lokasi adalah langkah sebelum perusahaan bebaskan lahan.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
3. Jadi, penting sebelum tahap rekomendasi ini, @KPK_RI mengusut soal praktek suap yg mungkin saja telah terjadi sebelumnya.
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
2. Pendaftaran perpanjangan/pembaruan HGU butuh rekomendasi dari bupati, syarat BPN terbitkan HGU. Prakteknya penuh suap
Iwan Nurdin @iwan_nurdin
1.Suap 3 M kepada Bupati Buol pd proses penerbitan HGU milik Hartati Murdaya menceritakan asal konflik tanah salah1adalah #korupsi.

Add content.

hgu

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.